Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Spill Borok MBG: Rampas Anggaran Pendidikan, Gerus Hak Guru Honorer dan KIP

Baca Juga

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, terus melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia menilai program tersebut tidak hanya bermasalah dari sisi tata kelola anggaran, tetapi juga berpotensi membuka ruang keuntungan besar bagi kelompok tertentu serta menyisakan celah korupsi yang serius.

Perampasan Anggaran Pendidikan

Dalam pernyataannya, Tiyo mempersoalkan klaim pemerintah mengenai besarnya anggaran pendidikan dalam APBN 2026.

"Saya rasa semua orang harus ingat dan catat bahwa program ini telah merampas anggaran pendidikan. Kalau kita cek di APBN tahun 2026, anggaran pendidikan kita itu luar biasa fantastis, Rp757 triliun," ungkap Tiyo dalam podcast di saluran YouTube Retorika Show yang tayang pada Kamis, 19 Februari 2026.

Ia mengakui bahwa angka tersebut memang terbesar sepanjang sejarah, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo mengatakan bahwa ini anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apakah benar? Benar. Tapi kalau kita cek detailnya, ternyata Rp223 riliun dari Rp757 triliun itu bukan untuk pendidikan, tapi diklaim sebagai MBG," imbuh Tiyo.

Menurut Tiyo, komposisi tersebut memunculkan persoalan konstitusional terkait amanat alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.

"Sementara anggaran MPG itu Rp335 triliun. Nah, dari situ saja kita sudah ketahui satu problem konstitusional. Anggaran pendidikan itu telah dimandatory spendingkan oleh undang-undang dasar minimal 20 persen dari APBN," kata dia.

"Artinya dari total APBN, minimal 20 persen itu harus untuk pendidikan. Tapi setelah dirampas oleh MBG, ternyata uang pendidikan kita itu hanya sekitar 14 persen. Sisanya adalah anggaran MBG yang diklaim sebagai anggaran pendidikan. Itu problem awal yang berimplikasi pada banyak hal," tambahnya lagi.

Guru dan Akses Pendidikan Terdampak

Tiyo menilai implikasi pengalihan anggaran tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan dan akses pendidikan.

"Berimplikasi pada kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini belum terjamin. Berimplikasi pada menurunnya kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar), kuota LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), dan banyak hal lain di dalam konteks pendidikan. Artinya apa? Perampasan anggaran pendidikan itu menjadi sangat tidak adil ketika di dalam pendidikan itu masih banyak sekali persoalan," tegasnya.

Tiyo pun menekankan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia belum terselesaikan, sehingga pengalihan anggaran dinilai telah melemahkan prioritas dasar negara.

Sumber: konteks

Foto: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto (Foto: YouTube/Retorika Show)