Ketua BEM UGM Bongkar Kaitan MBG dan Pemilu 2029: Ini Bukan tentang Gizi, tapi Korupsi Tak Boleh Berhenti Meski Satu Detik!

Baca Juga

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mengungkap dugaan adanya skema bisnis di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya berpotensi memberikan keuntungan besar bagi penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

Menurut Tiyo, satu penyedia pangan disebut dapat meraup laba hingga Rp1,8 miliar dalam satu periode kontrak.

Jika dihitung selama lima tahun masa pemerintahan, potensi keuntungan per penyedia bisa mencapai Rp9 miliar.

"Ada beberapa data yang kita temukan. Data lain menunjukkan bahwa ada juga yang mengatakan per tahun satu SPPG itu bisa mendapatkan Rp1,8 miliar minimal tanpa korupsi. Karena memang ada keuntungan yang dialokasikan dari satu porsi Rp15 ribu itu," ungkap Tiyo dalam podcast di saluran YouTube Retorika Show yang tayang pada Kamis, 19 Februari 2026.

Ia mengakui terdapat variasi data karena jumlah porsi berbeda-beda, namun ia menyoroti angka yang menurutnya paling konservatif.

"Dan kenapa ada data yang berbeda itu karena jumlah porsi masing-masing SPPG juga berbeda. Nah tapi yang jelas kami menemukan data yang paling mudah untuk dihitung adalah satu tahun itu Rp1,8 miliar. Berarti lima tahun satu SPPG itu menghasilkan Rp9 miliar tanpa korupsi," bebernya.

Tiyo kemudian mengingatkan potensi pembengkakan angka jika terjadi penyimpangan.

"Apalagi kalau misalnya dia korupsi. Klengkeng yang harusnya 5 jadi 3 butir. Nasi yang harusnya 300 gram jadi 100 gram. Ayam yang harusnya dada jadi sayap. Angkanya bisa lebih fantastis dari Rp1,8 miliar," tuturnya. 

"Nah, pertanyaan adalah siapa yang bisa mengakses laba sebesar itu? Ternyata bukan rakyat kecil mas, juga bukan UMKM. Tapi mereka yang punya modal besar, dan modal ekonomi saja tidak cukup. Harus punya modal politik. Karena akses terhadap perizinan dan sertifikat SPPG itu hanya dikeluarkan untuk mereka yang punya relasi kuasa," beber Tiyo.

Ilustrasi Dugaan Akses Elite Politik

Tiyo juga menyampaikan ilustrasi terkait dugaan kepemilikan SPPG oleh elite partai di daerah.

"Saya ilustrasikan begini. Ketua DPC partainya Pak Presiden. Daerah saya. Itu punya SPPG tidak hanya satu, tapi sembilan. Bayangkan sembilan SPPG. Maka per tahun dia dapat berapa miliar mas? Sekitar Rp17 miliar. Rp17 miliar ini kalau dikali lima tahun masuk ke Presiden Prabowo Rp80 miliar," ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan potensi akumulasi keuntungan tersebut dengan dinamika politik elektoral.

"Pertanyaan saya kalau di 2029 nanti Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden. Lalu kadernya ini sebagai Ketua DPC tingkat kabupaten harus ngeluarin 10, 20, 30 miliar. Kecil apa besar? Tanpa korupsi itu. Apalagi kalau korupsi," ungkap dia.

"Ini bukan tentang gizi. Tapi ini tentang korupsi yang tersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan," tegas Tiyo.

Korupsi Tak Boleh Berhenti Meski Satu Detik

Ia juga menyoroti kebijakan pelaksanaan MBG yang tetap berjalan saat anak-anak libur sekolah memasuki bulan Ramadan.

"Dan bayangkan mas, ketika hari ini anak-anak libur saja MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak. Tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti, meskipun satu detik," ujarnya memungkasi.***

Sumber: konteks

Foto: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto (Foto: YouTube/Retorika Show)