Kabar Gembira untuk Guru Madrasah: Kemenag Siapkan 630 Ribu Formasi PPPK Guru

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menjawab aspirasi guru madrasah swasta dengan mengusulkan adanya 630.000 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kabar gembira lainnya, Kemenag memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya akan segera dibayarkan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, dengan para guru madrasah adan anggota DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah tuntutan guru madrasah swasta. Mulai dari pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), batas usia seleksi ASN, percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga dukungan sarana pembelajaran digital.

“Kami juga langsung action terkait dengan pengusulan PPPK, sekarang Pak Menteri sedang memproses dengan Kementerian terkait. Bahkan angkanya tidak tanggung-tanggung, sekitar 630.000 guru yang kami usulkan,” ungkap Dirjen Pendis Amien Suyitno, mengutip Senin 16 Februari 2026.

Dijelaskannya, proses pengusulan memerlukan koordinasi lintas kementerian dan harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua akan berproses sesuai dengan ketentuannya, regulasinya, dan sesuai kewenengan Kementerian terkait,” tambahnya.

Kemenag Cairkan TPG

Selain masalah P3K, keluhan mengenai keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga menjadi perhatian dalam rapat.

Dirjen Pendis mengatakan, secara regulasi pembayaran TPG telah diatur setiap bulan melalui petunjuk teknis yang telah ditandatangani.

“Tadi kan permintaannya agar tiap bulan. Juknis (petunjuk teknis) yang kami tandatangani itu tandatangannya per bulan, Juknisnya ya. Jadi akan saya cek, saya akan pastikan karena memang TPG itu berada di Kemenag tingkat Kanwil dan Kabupaten Kota. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin mendorong kita semua untuk memastikan,” harap Amien Suyitno.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan penguatan koordinasi internal bersama Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, agar kebijakan yang telah ada bisa berjalan optimal.

Rapat juga mencatat pendataan guru madrasah menjadi aspek penting dalam percepatan kebijakan afirmasi dan penganggaran. Sehingga setiap keputusan yang diambil dapat tepat sasaran dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta. ***

Sumber: konteks

Foto: Ribuan guru madrasah saat turun ke Monas terkait tuntutan pengangkatan menjadi ASN atau PPPK. (Foto: TikTok/paizirawan02)