Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan ke Aturan Lama, Eks Penyidik: Gimik Politik

Sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku mendukung wacana mengembalikan UU KPK ke aturan lama tak serta-merta dipuji. Eks Penyidik Senior KPK, M Prasward Nugraha, justru melihatnya sebagai manuver politik yang tak menyentuh inti persoalan.

"Tanpa keberanian, pernyataan dukungan hanya akan menjadi gimik politik yang tidak menyentuh akar persoalan pemberantasan korupsi," kata Prasward melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Prasward mengingatkan, revisi UU KPK pada 2019 yang dinilai melemahkan independensi dan kewenangan lembaga antirasuah itu terjadi di era pemerintahan Jokowi. Selama lima tahun hingga 2024, menurutnya, ada ruang cukup untuk melakukan koreksi.

"Namun faktanya, tidak ada langkah pemulihan dalam bentuk sekecil apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Prasward.

Ia menambahkan, pada periode tersebut KPK menghadapi serangkaian pelemahan. Mulai dari perubahan status kelembagaan, penyempitan kewenangan, polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai secara brutal dan melanggar Hak Asasi Manusia, hingga berbagai tekanan dan teror terhadap insan KPK.

"Situasi tersebut terjadi tanpa respons pemulihan yang tegas dari pemegang kekuasaan eksekutif saat itu," ucap Prasward.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju terhadap usulan merevisi kembali UU KPK. Usulan itu disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ya, saya setuju, bagus,” kata Jokowi kepada wartawan seusai menyaksikan babak pertama pertandingan Indonesia Super League Persis Solo vs Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2/2026).

Jokowi menyebut revisi UU KPK 2019 merupakan inisiatif DPR, bukan dirinya. Ia juga menegaskan tak menandatangani aturan tersebut saat masih menjabat presiden.

“Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi tapi saya enggak tanda tangan,” tegasnya.

Sumber: inilah

Foto: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) /Net