Jangan Bungkam! YLBHI Desak Negara Transparan Soal 13 Korban Tewas Demo Agustus 2025

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai sikap negara yang belum menyampaikan penjelasan menyeluruh ikhwal 13 orang tewas dalam demo ricuh Agustus 2025 lalu justru berpotensi menimbulkan dampak sosial luas.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur berujar bahwa fakta yang tidak dibuka secara terang hanya akan melahirkan spekulasi dan memperpanjang luka publik.

“Kami menelusuri, mencari fakta berhubungan dengan diamnya negara. Lagi-lagi hingga hari ini belum memamparkan secara terang apa yang terjadi dengan meninggal 13 orang. Sebuah fakta ketika disembunyikan akan berdampak pada banyak hal ya,” tegas Isnur dalam paparan laporan Komisi Pencari Fakta (KPF), Rabu, 18 Februari 2026.

Investigasi Sipil dengan Keterbatasan

Isnur menekankan bahwa kerja-kerja penelusuran yang dilakukan masyarakat sipil berlangsung dalam keterbatasan sumber daya.

Kondisi ini, menurutnya, berbanding terbalik dengan kapasitas negara yang memiliki kewenangan, perangkat hukum, dan akses penuh terhadap data.

Dalam konteks itu, ia menilai seharusnya negara mampu menyajikan hasil investigasi yang jauh lebih komprehensif dan transparan kepada publik, alih-alih membiarkan berbagai pertanyaan krusial menggantung.

Empat Tuntutan Utama KPF

Lebih lanjut, Isnur memaparkan empat poin utama yang menjadi tuntutan KPF kepada pihak berwenang.

Pertama, menelusuri fakta mendasar terkait penyebab terjadinya demonstrasi serta eskalasi kekerasan yang menyertainya.

Kedua, mengungkap pola yang muncul dalam peristiwa tersebut, termasuk pemicu dan katalis yang mempercepat perubahan demonstrasi menjadi kerusuhan.

“Tadi hanya fakta saja yang kedua pola. Polanya apa? Pola pemicu dan katalis yang mengakselerasi demonstrasi dan eskalasi kekerasan. Apakah benar aktivis yang ditangkapin atau ada pihak-pihak lain,” ucapnya.

Siapa Bertindak, Siapa Bertanggung Jawab

Poin ketiga, lanjut Isnur, adalah mengidentifikasi secara jelas aksi dan reaksi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pusaran demonstrasi dan kekerasan.

Sementara poin keempat, yang ia sebut paling krusial, adalah memastikan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.

“Yang ketiga mencari fakta aksi dan reaksi dari pihak-pihak dalam pusaran demonstrasi dan eskalasi kekerasan. Serta yang nggak kalah penting adalah mencari fakta pihak-pihak yang berbuat dan bertanggung jawab," ungkapnya.

"Jangan kemudian ada upaya pengambing hitaman dan yang justru bersalah yang bertanggung jawab malah nggak dapat bertanggung jawabannya,” tambah dia.

Transparansi Kunci Kepercayaan Publik

Menurut Isnur, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat penting dalam menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

Tanpa kejelasan fakta dan pertanggungjawaban yang tegas, risiko pengalihan isu dan penyalahgunaan narasi akan terus menghantui proses penegakan keadilan.

Ia menegaskan, pembukaan fakta secara jujur dan menyeluruh menjadi satu-satunya jalan agar tragedi serupa tidak kembali terulang, sekaligus untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan.***

Sumber: konteks

Foto: Ketua YLBHI, Muhammad Isnur (Foto: YouTube/Yayasan LBH Indonesia)