Istana Bantah Ada Rencana Revisi UU KPK ke Versi Lama: Apa Hubungannya dengan Jokowi?

Baca Juga

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, belum ada pembahasan terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi lama.

"Belum ada. Belum ada kita bahas," ujar Prasetyo kepada wartawan, di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 18 Februari 2026.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah membahas terkait revisi UU KPK.

Juga saat Prabowo bertemu dengan eks Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu.

"Enggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," katanya.

Prasetyo pun menegaskan bahwa tidak ada rencana mengenai revisi UU KPK ke versi lama.

Sementara, terkait sikap Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama, Prasetyo pun mengajukan pertanyaan balik.

"Apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada," tegasnya.

Sebelumnya, okowi menyatakan setuju jika UU KPK direvisi kembali.

Jokowi menyampaikan itu menyusul menguatnya dorongan untuk kembali menguatkan lembaga antirasuah tersebut.

"Ya, saya setuju,” ucapnya di Stadion Manahan, Kota Solo, Jumat 13 Februari 2026.

Jokowi menganggap, revisi UU KPK pada 2019 biang kerok pelemahan KPK dan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Karena itu dulu inisiatif DPR, loh. Jangan keliru ya, inisiatif DPR,” katanya.

Menurut Jokowi, dirinya sejatinya tidak menandatangani UU yang saat itu telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah.

"Ya, memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya enggak tanda tangan,” ungkapnya.

Namun, UU Nomor 19 Tahun 2019 itu tetap berlaku usai 30 hari disahkan di rapat paripurna.***

Sumber: konteks

Foto: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebut belum ada rencana revisi UU KPK ke versi lama (Dok: Setpres)