Etnis Minang Paling Tidak Puas Kinerja Prabowo

ETNIS Minangkabau kembali tercatat sebagai etnis yang paling rendah tingkat kepuasannya terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, 15-21 Januari 2026, yang dirilis pada Minggu 8 Februari 2026.

Total kepuasan responden terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 79,9 persen. Angka ini seperti kembali dari 100 hari masa Pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni sekitar 80 persen, yang sempat turun pada sekitar Agustus tahun lalu.

Metode survei Indikator Politik Indonesia seperti biasa, multi stage random sampling, wawancara tatap muka, dengan 1.220 responden di seluruh provinsi di Indonesia, dan margin of error sebesar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Etnis yang paling tinggi tingkat kepuasannya terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Jawa (83,1 persen), Madura (82,9 persen), Bugis (77,1 persen), Melayu (75,4 persen), Sunda (74,7 persen), Batak (72,1 persen), sementara Minangkabau hanya 52,7 persen.

Sebetulnya angka 52,7 persen tingkat kepuasan etnis Minangkabau itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan hasil Pilpres 2024 lalu, di mana perolehan suara Prabowo-Gibran di Sumatera Barat, hanya 39,45 persen. Sementara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 56,53 persen.

Dan angka 52,7 persen tingkat kepuasan etnis Minangkabau terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang hanya mencapai angka 27,8 persen tahun 2021.

Artinya, tingkat kepuasan etnis Minangkabau terhadap kinerja Pemerintahan sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Artinya, peluang Prabowo didukung etnis Minangkabau, khususnya di Sumatera Barat, seperti Pilpres 2014 dan 2019, sangat terbuka lebar. Meski Anies Baswedan kembali menjadi pesaing Prabowo di Pilpres 2029.

Etnis Minangkabau yang banyak melahirkan founding fathers dan mothers ini, selalu istimewa untuk disorot. Mereka dianggap yang paling objektif dan apa adanya dalam menilai terkait Pemerintahan. Tak ada istilah "tibo di mato dipiciangan, tibo di paruik dikampihan".

Kalau istilah netizen yang sangat marak saat ini adalah bukan penjilat. Tapi satu satu tentu ada juga. Hahaha....

Erizal

Direktur ABC Riset & Consulting

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.