Cerita Bertemu Prabowo, Said Didu Bongkar Peran Oligarki di PIK 2 dan Proyek Rempang

Baca Juga

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN RI Muhammad Said Didu menilai, Presiden RI Prabowo Subianto sudah pada titik ingin prustasi untuk melawan oligarki yang mengganggu kedaulatan bangsa.

Dalam podcast atau siniar yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Sabtu, 14 Februari 2026, Said Didu menyampaikan hal ini sebelum akhirnya diundang untuk ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Kepada Akbar Faizal, Said Didu membahas bagaimana oligarki ini telah menguasai bangsa dan tidak ada yang mampu untuk menyentuhnya. 

Karena melihat bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam segala hal, termasuk dari sisi demokrasi, kemiskinan, korupsi, sampai ketimpangan.

Melihat ada yang salah dengan bangsa ini, Said Didu  mengumpulkan seluruh komponen di rumahnya. Pertemuan itu diistilahkan dialog Konro, Barongko, dan Duren.

“Kesimpulan dari pertemuan itu adalah, bahwa bangsa ini rusak karena lima kedaulatan sudah diambil oleh oligarki. Kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi. kedaulatan sumber daya alam, dan kedaulatan wilayah sudah diambil alih oleh oligarki,” katanya yang dikutip pada Minggu, 15 Februari 2026. 

Karena itu menurut Said Didu, agenda utama yang harus dilakukan adalah mengambil alih kedaulatan ini dari oligarki. Putusan ini tidak kaitan dengan agenda dukung mendukung.

“Karena pengalaman, saya 2014 mendukung Jokowi-JK, 2019 mendukung Prabowo, 2024 mendukung Anies. Setelah saya pelajari ternyata ini di belakangnya oligarki juga,” katanya.

Said Didu kemudian menduga bahwa Amandemen UUD 1945 adalah hasil dari pekerjaan oligarki. Hal ini untuk menciptakan sistem politik yang mahal agar dapat dikuasai oleh oligarki.

“Itu berhasil dan benar-benar dapat mendikte semuanya. Yang saya maksud oligarki adalah pengusaha yang berusaha atas fasilitas yang didapatkan dari politik dengan mengubah undang-undang. Kita pasti sedih melihat revisi undang-undang Minerba hanya sekian jam, undang Cipta Kerja hanya sekian jam. Ini oleh oligarki semua,” katanya.

Said Didu kemudian mencontohkan tentang PIK 2 yang tidak pernah tersentuh bahkan oleh partai politik. Padahl PIK 2 dibangun dengan menggusur hak hidup rakyat. Kemudian juga mengenai bencana di Sumatera yang juga tidak berani dikiritik oleh partai politik.

“Saya kasih contoh tentang PIK 2, tidak ada partai politik yang berani kritik. Padahal rakyat digusur. Gempa Sumatera ada nggak partai politik yang mengkritik. Karena oligarki semua pemiliknya. Fakta menunjukkan bahwa oligarki memang sudah mengendalikan,” katanya.

Secara tegas Said Didu juga menyebut kalau aparat TNI dan Polri juga tidak ada yang berani menyentuh oligarki. Dia juga menyebut soal Gubernur Jakarta yang juga tidak berani menyentuh PIK 2. 

Dia juga menjelaskan soal Rempang yang warganya masih menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang di dalamnya ada PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan dari Artha Graha Group yang dimiliki oleh konglomerat Tomy Winata. 

“Jokowi tanda tangan depan Xi Jinping (Presiden China). Habis itu tahu-tahu Airlangga mengeluarkan PSN, Bahlil langsung dalam waktu sebulan rakyat harus keluar dari Rempang. Itu fakta bahwa betul-betul oligarki,” katanya.***

Sumber: konteks

Foto: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN RI Muhammad Said Didu. (Dok: YouTube AFU)