Bongkar Kegagalan Negara Lindungi Bocah SD Bunuh Diri Akibat Kemiskinan, Ketua BEM UGM Tegaskan MBG Langgar Konstitusi

Baca Juga

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, membeberkan alasan fundamental di balik kritik kerasnya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Kritik tersebut, menurutnya, tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari kegelisahan atas arah prioritas anggaran negara yang dinilai menyimpang dari mandat konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Tiyo sekaligus menjelaskan konteks mengapa sikap kritis BEM UGM kemudian diikuti gelombang tekanan dan dugaan teror terhadap dirinya.

Berangkat dari Tragedi Bocah SD di NTT

Tiyo menuturkan, kritiknya bermula dari keprihatinan mendalam atas kabar seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seharga Rp10 ribu.

"Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan penengah seharga Rp10 ribu. Tetapi ironinya, di saat bersamaan, pemerintah menggelontorkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace, bikinan Trump yang begitu kontroversial yang rasanya kita nggak percaya bahwa lembaga itu akan mampu memerdekakan Palestina," ungkap Tiyo dalam podcast Madilog bertajuk "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" yang tayang di saluran YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, 18 Februari 2026.

Ia kemudian membandingkan angka tersebut dengan alokasi besar untuk program MBG yang dinilainya sangat ironis dan tidak memenuhi rasa keadilan.

"Di saat yang bersamaan juga, pemerintah menggelontorkan Rp1,2 triliun setiap hari atau kalau di total setahun, Rp335 triliun untuk makan bergizi gratis. Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang Rp10 ribu tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat," paparnya.

Pelanggaran Mandat 20 Persen Anggaran Pendidikan

Tiyo menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan semata soal program makan, melainkan soal struktur penganggaran yang dianggap bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar.

"Saya jelaskan ilustrasinya bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi, itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang Pendidikan, mandatori anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh undang-undang dasar," beber Tiyo.

Ia merujuk pada ketentuan konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.

"Bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20 persen baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini anggaran pendidikan kita itu fantastis bang, Rp757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru,"

Namun, menurut Tiyo, rincian anggaran menunjukkan adanya pergeseran signifikan.

"Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata Rp223 triliun dari Rp757 triliun, lebih dari 30 persen itu, tidak untuk pendidikan tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program Makan Bergizi Gratis. Ini melanggar konstitusi. Dan itu masalah pertama. Itu masalah pertama," katanya lagi.

Tegaskan Sikap Resmi Lembaga, Bukan Opini Pribadi

Tiyo menekankan bahwa pernyataannya bukan opini personal, melainkan sikap resmi organisasi mahasiswa.

"Tentu hari ini sebagai Ketua BEM UGM kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya. Tentu juru bicaranya teman-teman di UGM," ucap Tiyo.

"Ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini. Kepada rezim Prabowo-Gibran. Yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat," tegasnya.

Kritik Arah Prioritas Kebijakan Presiden

Dalam pernyataannya, Tiyo juga mengaitkan persoalan anggaran dengan kualitas pendidikan nasional dan literasi politik masyarakat. Program MBG juga menurutnya sangat tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

"Harusnya Presiden Prabowo itu sadar bahwa sejak awal masalah Indonesia yang utama adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan. Kenapa saya bilang bahwa masalah utama kita adalah pendidikan? Masalah utama kita adalah kebodohan? Buktinya di 2024 kemarin yang terpilih adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harusnya tahu bahwa ketika hanya dengan joget dan gimmik nangis-nangisnya itu rakyat justru tersipu, maka disitulah rakyat sebenarnya tertipu," tutur Tiyo.

"Siapa rakyat yang tertipu? Ya mereka yang menjadi korban dari minimnya akses pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Sejak hari pertama yang seharusnya dipikirkan oleh Presiden Prabowo adalah bukan bagaimana cara untuk anak-anak itu kenyang, tapi bagaimana anak-anak itu lebih mudah mengakses pendidikan," tambah dia.

Hanya karena kritiknya itu, Tiyo mengaku mengalami berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi digital hingga ancaman serius terhadap keselamatan dirinya.

Ia menyebut situasi itu sebagai konsekuensi dari sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mencabut atau merevisi kritik yang telah disampaikan.***

Sumber: konteks

Foto: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto (Foto: YouTube/Forum Keadilan TV)