Bela Program Andalan Prabowo, Natalius Pigai: Tolak MBG Sama dengan Menentang HAM!

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa pihak yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama saja dengan menentang hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan di tengah mencuatnya kritik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” tegas Pigai, Jumat, 20 Februari 2026.

Latar Belakang: Kritik Ketua BEM UGM dan Isu Teror

Komentar Pigai muncul setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, mengalami dugaan teror usai menyampaikan kritik terhadap program MBG.

Sebelumnya, Tiyo mengirimkan surat kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) yang berisi sorotan terhadap skema pembiayaan MBG.

Ia mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah dan menilai kebijakan tersebut berpotensi mengesampingkan penanganan ketimpangan struktural.

Kritik itu juga merujuk pada kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi keluarga.

Peristiwa tersebut dijadikan pijakan argumentasi bahwa persoalan mendasar kemiskinan perlu penanganan komprehensif.

Pigai: Tolak MBG Penentang HAM

Bagi Pigai, program MBG bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Ia memasukkan MBG dalam kerangka hak atas pangan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah seperti cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan manifestasi konkret tanggung jawab negara terhadap rakyat.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” tuturnya.

Dalam perspektif ini, negara diposisikan sebagai aktor utama yang wajib memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, sehingga kebijakan sosial dianggap bagian integral dari perlindungan HAM.

Narasi Kekuasaan untuk Rakyat

Pigai juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan orientasi kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.

Kritik dalam Demokrasi: Batas dan Ruang

Meski mengeluarkan pernyataan tegas, Pigai tetap mengakui pentingnya kritik dalam sistem demokrasi. Namun ia membedakan antara kritik konstruktif dan upaya peniadaan program.

“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini," ujarnya menandaskan.

Ancaman Pembunuhan Ketua BEM UGM

Sebelumya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto mendapat terror mengarah kepada ancaman pembunuhan setelah ia vokal menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama soal prioritas anggaran dan khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tiyo mengaku menerima berbagai bentuk intimidasi, mulai dari teror digital hingga ancaman fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

Tiyo menegaskan bahwa pandangan yang ia sampaikan bukanlah opini pribadi, melainkan sikap resmi organisasi mahasiswa.

Menurutnya, posisi yang ia ambil merupakan mandat kelembagaan yang lahir dari diskusi internal mahasiswa, bukan reaksi individual terhadap kebijakan pemerintah.

Tak lama setelah kritik itu mencuat, Tiyo mengaku mulai menerima pesan intimidatif dari nomor tak dikenal, termasuk nomor luar negeri. Ia juga menyebut adanya upaya pembunuhan karakter melalui media sosial.

“Kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter, tapi bahkan ancaman pembunuhan,” kata Tiyo.

Ia menyebut tekanan tersebut tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga sejumlah pengurus BEM UGM.***

Sumber: konteks

Foto: Menteri HAM, Natalius Pigai (Foto: Istimewa)