SBY Siap Tempuh Jalur Hukum karena Dikaitkan Kasus Ijazah Jokowi, Pengamat Ungkap Dampaknya Bagi AHY

Baca Juga

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tengah menimbang jalur hukum setelah namanya ikut dikaitkan dalam polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Isu tersebut dinilai berpotensi melebar dan memicu ketegangan politik antarelite jika tidak disikapi secara tepat.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, memandang opsi hukum yang dipertimbangkan SBY sebagai langkah strategis untuk meredam eskalasi isu agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka antara dua tokoh nasional tersebut.

Arifki menilai SBY tidak masuk ke perdebatan substansi terkait benar atau tidaknya isu ijazah, melainkan menyoroti asal-usul tudingan yang menyeret namanya.

Pendekatan ini dinilai lebih terukur dalam konteks komunikasi politik.

“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik,” ujar Arifki dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026), melansir dari Tribunnews.

Menurutnya, sikap pasif justru berisiko mempersempit ruang dialog politik di masa mendatang.

“Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan,” sambungnya.

Relasi Politik SBY–Jokowi Dinilai Masih Terbuka

Lebih lanjut, Arifki menilai hubungan politik antara SBY dan Jokowi relatif cair dan masih memungkinkan untuk dijaga.

Salah satu indikatornya adalah masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kabinet sebagai menteri pada era pemerintahan Jokowi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kanal komunikasi yang tetap terbuka di tengah dinamika elite nasional.

Dalam konteks ini, langkah SBY dinilai tidak dimaksudkan untuk memicu konfrontasi, melainkan menjaga keseimbangan relasi politik.

“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” kata Arifki.

Menjaga Stabilitas Politik Menuju 2029

Arifki juga menilai konteks politik jangka panjang, termasuk menjelang 2029, menjadi pertimbangan penting di balik langkah yang dipilih SBY.

Isu personal yang dibiarkan berkembang tanpa batas dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh aktor politik lain untuk memperlebar konflik elite.

Menurutnya, langkah hukum justru dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan narasi politik agar tidak liar di ruang publik.

"Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” pungkas Arifki.

Partai Demokrat Somasi Akun Medsos Penuding SBY

Diketahui, Partai Demokrat ternyata sudah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Wdodo (Jokowi). 

Langkah ini diambil sebagai peringatan keras bagi pihak-pihak di balik akun media sosial tersebut.   

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam beralasan tudingan keterlibatan SBY di balik kasus ijazah Jokowi itu bukan sekadar suara-suara murni dari masyarakat. 

Umam melihat ada pola yang sangat terlihat dari penggiringan opini ini.

"Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang sifatnya genuin (murni) dari masyarakat, tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial," katanya dikutip dari tayangan Kompas TV pada Kamis (1/1/2025).

Umam mencermati, proses dan karakter dari media sosial ini cenderung terkoordinasi berulang.

"Oleh karena itu kita mencermati disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi," katanya. 

Diakui Umam, SBY sangat terganggu dengan tudingan itu. 

"Ada kekhawatiran kalau misal diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik.

"Kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan preseden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita. Artinya apa? Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal," tegasnya. 

Dalam proses somasi ini, pihaknya tidak hanya melihat reputasi dan kehormatan, tetapi ruang pendidikan politik yang harus dilakukan dalam konteks kebebeasan bereskpresi. 

Apakah pihak-pihak yang melayangkan tudingan di media sosial ini pro Jokowi atau pihak yang netral? 

Umam tidak mau berspekulasi masalah ini.

Dia hanya melihat akun-akun itu merebak secara sporadis, namun angka views-nya tidak terlalu besar.

"Kadang itu ada yang sampai e ribuan bahkan di angka 10.000. Dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya," katanya. 

Meski begitu, menurutnya, fitnah itu tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi kebenaran baru yang tidak mudah diklarifikasi. 

"Ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya asumsi prasangka yang berkembang yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif ke depan," katanya. 

Umam juga meminta agar kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)  juga memiliki sistem yang  bisa mendeteksi secara akurat siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut.

Ditegaskan Umam, somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu untuk segera mengakhiri tindakan mereka.

"Kemudian di saat yang sama memberikan ruang klarifikasi sekaligus juga permintaan maaf kalau misal yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu, memiliki itikad baik dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum sekaligus juga peringatan keras," katanya. 

Namun, jika proses itu tidak berjalan, Partai Demokrat siap membawa masalah ini pada ranah hukum. 

Partai Demokrat tidak memberikan batas waktu tertentu untuk proses somasi ini, dan berharap prosesnya secara natural 

"Yang pasti dalam konteks ini sikap dan ketegasan dari Pak SBY dan keluarga Partai Demokrat disampaikan kepada publik untuk memberikan klarifikasi tabayun sekaligus juga penegasan bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu dan jangan dibawa-bawa untuk masuk ke ranah isu-isu yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi dan juga perdebatan politik ke depan," tukasnya

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrar, Andi Arief menyebut SBY sangat terganggu dengan isu tersebut.  

SBY disebut telah mempertimbangkan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya.

"Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini," kata Andi dikutip dari video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu (31/12/2025).

Andi menuturkan bahkan SBY turut dituduh telah berkolaborasi dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu.

Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Dia juga mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja.

"Atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Megawati dalam mengungkap (isu) ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu tidak benar.

"Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik," ujar Andi.

Andi menuturkan jika fitnah tidak dihentikan, maka SBY mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.

Sehingga, dia berharap fitnah mengaitkan SBY dengan kasus dugaan ijazah Jokowi agar dihentikan.

"Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh proses hukum," tuturnya.

Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa SBY kini sudah tidak berfokus lagi di dunia politik tetapi menekuni seni lukis dan mengurus klub voli, Lavani.

"Hari-hari politik (di Partai Demokrat) kan sudah dipimpin oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," katanya.

Sumber: tribunnews

Foto: Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko WIdodo/Net