KPK Didesak Klarifikasi soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Era Sri Mulyani yang Menguap Begitu Saja

Kasus dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 Triliun yang sempat heboh pada 2023 lalu menguap begitu saja.

Kasus ini pertama kali mencuat kala eks Menko Polhukam Mahfud MD membeberkannya di rapat bersama Komisi III DPR RI pada April 2023 lalu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman secara menyeluruh terkait dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Aminullah menilai, isu tersebut perlu disikapi secara terbuka dan proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah penegakan hukum yang transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

“Kami mendorong KPK untuk melakukan pendalaman secara objektif dan profesional, termasuk dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait termasuk pada Mantan Menteri Keungan Sri Mulyani. Prinsipnya adalah keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga persoalan ini terang dan tidak menimbulkan multitafsir di publik,” ujar Aminullah Siagian di Jakarta, Minggu, 4 Januari 2026.

Aminullah merujuk pada informasi yang pernah disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai akumulatif Rp349 triliun dalam periode 2009–2023 di Kemenkeu.

Informasi tersebut sebelumnya disampaikan ke publik pada Maret 2023 dan menjadi perhatian luas masyarakat.

Ia menambahkan, meskipun telah ada penjelasan bahwa sebagian transaksi tersebut berkaitan dengan aktivitas korporasi dan tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu.

Namun, melihat besarnya nilai transaksi tetap perlu dikaji secara menyeluruh guna memastikan sistem pengawasan keuangan negara berjalan dengan baik.

“Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif. Klarifikasi yang tuntas justru penting untuk menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada celah penyimpangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aminullah menegaskan pentingnya peran KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan profesional, serta bebas dari kepentingan apa pun.

“KPK memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Kami percaya proses yang transparan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik,” katanya.

Gerakan Pemuda Al Washliyah, lanjut Aminullah, berkomitmen untuk terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Pengelolaan keuangan negara yang bersih adalah kepentingan bersama. Semua pihak perlu mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik,” pungkas Aminullah Siagian.

Sumber: disway

Foto: Gerakan Pemuda Al Washliyah mendesak KPK mengungkap dugaan Transaksi mencurigkan sebesar Rp349 Triliun di Era Menkeu Sri Mulyani yang mencuat pada 2023 silam-Dok. disway.id-