ICW Ungkap 28 Yayasan Mitra MBG Terafiliasi Parpol: Gerindra Terbanyak Disusul PKS dan PAN

Baca Juga

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sejumlah temuan serius terkait persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkan ada patronase atau pola hubungan “balas jasa” antara penguasa dan pendukungnya.

Berdasarkan penelusuran terhadap 102 yayasan penyedia MBG, ICW menemukan indikasi kuat adanya praktik patronase serta potensi konflik kepentingan yang melibatkan politisi, aparat penegak hukum, hingga pihak-pihak yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan.

Hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 11.000 anak di Indonesia mengalami keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Jumlah tersebut terus bertambah dan dinilai mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola program, mulai dari ketidaksiapan mekanisme pelaksanaan, lemahnya pengawasan, hingga kapasitas penyelenggara yang dipertanyakan.

Di tengah maraknya kasus keracunan tersebut, pemerintah justru meningkatkan anggaran MBG secara signifikan. Jika pada 2025 anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, maka pada 2026 nilainya melonjak hampir lima kali lipat menjadi Rp335 triliun. Bahkan saat libur sekolah, MBG terus dilaksanakan dan memunculkan persoalan baru lagi.

Peneliti ICW, Seira Tamara, mengungkapkan bahwa temuan tersebut merupakan hasil investigasi terhadap 220 yayasan penyedia MBG yang dipaparkan melalui kanal YouTube resmi ICW pada Minggu, 28 Desember 2025. 

“Penasaran siapa orang-orang di balik dapur MBG. Kenapa bisa program sebesar ini tetap dijalankan walau tanpa persiapan yang matang,” katanya seperti dikutip pada Kamis, 1 Januari 2026.

Setelah dilakukan verifikasi melalui portal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, ICW berhasil mengidentifikasi 102 yayasan beserta afiliasinya yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Yayasan mitra penyelenggara MBG itu memiliki keterkaitan yang signifikan dengan politik formal. Dari total tersebut, 27,45 persen atau 28 yayasan terindikasi memiliki afiliasi politik melalui individu-individu yang berada di dalam struktur yayasan.

Afiliasi politik yang dimaksud muncul dari relasi individu yayasan dengan partai politik, baik berupa jabatan kepengurusan di tingkat pusat maupun daerah, status sebagai pejabat publik hasil pemilu, hingga pernah diusung partai dalam kontestasi politik.

Tak hanya partai yang memiliki kursi di tingkat nasional, partai dengan representasi legislatif daerah juga tercatat dalam temuan ini.

Gerindra Paling Banyak Terafiliasi dengan Yayasan MBG

Dari 28 yayasan yang teridentifikasi memiliki afiliasi politik, Partai Gerindra tercatat sebagai partai dengan jumlah afiliasi terbanyak. Sebanyak 7 yayasan terhubung dengan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, atau sekitar 25 persen dari total yayasan berafiliasi politik.

Posisi berikutnya ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan afiliasi pada 5 yayasan (17,8 persen), disusul Partai Amanat Nasional (PAN) yang terafiliasi dengan 3 yayasan (10,7 persen).

Grafik afiliasi politik yayasan mitra MBG memperlihatkan bahwa keterkaitan ini tidak hanya dilihat dari jumlah yayasan, tetapi juga dari jumlah individu di dalam yayasan yang memiliki relasi dengan partai politik, baik sebagai pendiri, pengawas, maupun pengurus.

PKS Pimpin Afiliasi Berdasarkan Jumlah Individu

Jika dihitung berdasarkan jumlah individu dalam yayasan yang memiliki afiliasi politik, ditemukan 44 individu dari 28 yayasan yang terhubung dengan partai politik.

Dalam kategori ini, PKS menempati posisi teratas dengan 10 individu atau 35,7 persen dari total individu terafiliasi. Di posisi kedua terdapat PDI Perjuangan (PDI-P) dengan 7 individu (25 persen), diikuti Gerindra dengan 6 individu(21,4 persen).

Satu yayasan dalam temuan ini dapat memiliki afiliasi dengan lebih dari satu partai, karena pendiri, pengurus, dan pembinanya bisa berasal dari latar belakang politik yang berbeda.

Legislator Aktif Masuk Struktur Yayasan MBG

Penelusuran juga menemukan empat anggota legislatif periode 2024–2029 yang tercatat sebagai bagian dari yayasan mitra MBG, yakni:

1. Asep Rahmat, anggota DPRD Ciamis dari PAN, menjabat Ketua Yayasan Asra Bakti Maritim;
2. Raden Muhammad Nizar, anggota DPRD Garut dari PPP, menjabat Ketua sekaligus Pengawas Yayasan Cahaya Wirabangsa;
3. Sulaeman Lessu Hamzah, anggota DPR RI dari NasDem, tercatat sebagai Pengawas dan anggota Yayasan Insan Cendikia Jayapura;
4. Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Hanura, terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.

Selain itu, ditemukan pula yayasan yang seluruh strukturnya diisi oleh kader PDI Perjuangan, yakni Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Ada Nama Nur Alam dan Mohammad Zayat Kaimoeddin

Dalam kategori afiliasi politik formal ini, terdapat pula nama mantan kepala daerah dan kontestan pilkada yang tercatat sebagai pendiri yayasan mitra MBG.

Di antaranya Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode dari PAN, serta Mohammad Zayat Kaimoeddin, mantan kontestan Pilkada Kota Kendari 2017. Keduanya tercatat sebagai pendiri Yayasan Lazuardi Kendari.

Nur Alam diketahui tersandung kasus korupsi perizinan tambang nikel pada 2016 dengan kerugian negara mencapai Rp4,3 triliun, sementara Zayat Kaimoeddin merupakan putra dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Kaimoeddin.

Temuan ini menunjukkan bahwa jejaring politik memiliki peran yang cukup signifikan dalam struktur yayasan mitra MBG. Kondisi tersebut menimbulkan perhatian terhadap aspek transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan program strategis nasional di sektor pangan dan gizi.

Ke depan, tata kelola kemitraan MBG dinilai perlu memastikan bahwa keterlibatan yayasan tetap berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik praktis.***

Sumber: konteks

Foto: Peneliti ICW, Seira Tamara. (Dok: YouTube ICW)