Diduga Dikucurkan Bos Maktour, Begini Skema Aliran Dana Korupsi Kuota Haji

Baca Juga

Kotak Pandora jual beli kuota haji makin terbuka lebar. KPK membeberkan pola aliran duit yang diduga mengalir berlapis dari biro travel, lewat asosiasi, lalu masuk ke kantong oknum pejabat Kementerian Agama hingga mentok di meja menteri.

Pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, diduga terlibat dalam setoran komitmen fee demi mengamankan jatah kuota tambahan 2023–2024.

"Pucuk ini kalau di Direktorat, ujungnya kan Direktur. Kalau di Kedeputian, ujungnya ya Deputi. Terus begitu kan, seperti itu. Kalau di Kementerian, ujungnya ya Menteri,"

kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Minggu (11/1/2026).

Besaran setoran 2.600–7.000 dolar AS per kuota atau sekitar Rp41,9–Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45.

"Nah aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini," ujar Asep.

Dana komitmen itu tidak cuma mengalir tapi juga dipotong di tiap mata rantai. "Nah ini juga kemudian kan kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri," ucap Asep.

Tiket Mahal, Setoran Jalan

Sumber dana lahir dari  haji khusus yang harus membayar fantastis, Rp300 juta per orang, bahkan Rp1 miliar untuk Furoda.

“Untuk harganya, harganya informasi yang kami terima itu, yang khusus itu di atas 100 jutaan, bahkan 200–300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu, itu hampir menyentuh angka 1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep.

Tambahan kuota 20 ribu diberikan Raja Salman saat Presiden Jokowi berkunjung ke Riyadh pada 2023. Tapi ketika kembali ke Jakarta, skemanya berubah.

"Kemudian cerita terkait dengan bahwa antrean haji—maksudnya antrean haji yang reguler—itu sudah mencapai puluhan tahun. Gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota. Yang biasanya 221.000, kemudian ditambah lah 20.000 kuota ini," ucap Asep.

Menteri Agama kala itu, Yaqut Cholil Qoumas, mengiris kuota menjadi 50:50. Artinya 10 ribu reguler, 10 ribu khusus. Padahal Undang-Undang jelas pembagiannya 92 persen reguler dan 8 persen khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, Saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," ucap dia.

Eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, disebut ikut mengatur porsi pembagian.

KPK resmi menetapkan Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka pada Jumat (9/1/2026). Fuad belum tersangka, namun dicegah bersama dua nama itu sejak 11 Agustus 2025. Nilai kerugian negara diperkirakan Rp1 triliun.

Fuad mengelak keras ketika ditanya dugaan setor duit maupun jual beli kuota. Ia menyebut foto pertemuannya dengan Yaqut di Wisma Maktour, Jatinegara, bukan bukti apa pun.

"Enggak ada. Sudah selesai. Sudah jauh, sudah satu tahun tidak jadi menteri. Kok ada pembagian? kan sudah selesai. Dia tidak menteri,"

kata Fuad.

Ia juga menepis ikut mengatur SK Menag soal porsi kuota 2024 yang 50:50—menyebut pembagian itu lahir dari keterbatasan dana BPKH. "Seribu persen. Seribu persen, saya bilang. Tidak pernah tahu," ujarnya.

Fuad menantang pihak mana pun cek data resmi Kemenag: kuotanya malah menurun.

"2023 sekitar 370-an kuota saya memberangkatkan. 2024 tinggal 200-an saja. Jadi jauh sekali berkurangnya. Kan ada bilang ribuan, ada bilang puluhan ribu. Gampang dilihat saja di Departemen Agama berapa porsi saya," tegasnya.

"Saya jamin tidak ada. Saya kalau dari Maktour, saya jamin tidak ada. Karena itu buat saya pantangan," ucap Fuad.

Sumber: inilah

Foto: Pemilik agen perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2025) lalu. (Foto: Antara)