Anggota DPR: Harus Ada Transparansi Jika Luhut Binsar Pandjaitan Diperiksa Terkait PT Toba Pulp Lestasi

Anggota DPR Rokhmin Dahuri soal pengusutan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL) diduga terkait dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya, desakan serupa tidak hanya terjadi di Sumatra melainkan juga di sejumlah daerah lain di Indonesia.

Meski demikian, Rokhmin menegaskan DPR tak berwenang mengadili. Namun, kata dia, setiap dugaan pelanggaran hukum wajib diproses secara terbuka oleh aparat penegak hukum.

"Kalau saya dari wakil rakyat menyerahkan kepada proses hukum, kami di DPR tidak punya hak atau kewenangan untuk ini," ujarnya menukil laporan inilah.com, Selasa 6 Januari 2026.

"Tapi saya setuju bahwa setiap ada dugaan mengenai pelanggaran hukum di Tanah Air tercinta ini harus diproses secara hukum," tegasnya.

Kejaksaan Agung, KPK, maupun kepolisian pun dipersilakan menindaklanjuti desakan publik terkait PT Toba Pulp Lestari tersebut.

Namun, lanjutnya, proses hukum harus transparan agar memberi efek jera dan tidak memperkuat kesan negara tunduk pada oligarki.

Politisi PDIP itu lantas menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal praktik serakahnomics yang dinilai merusak tatanan berbangsa.

"Artinya kan beliau sudah dapat informasi bahwa keserakahan para oknum pejabat, pengusaha itu sudah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya apalagi lingkungan hidup," terangnya.

"Jadi sekali lagi, kalaupun itu terjadi pak Luhut diperiksa, harus dibuka secara transparan ya, supaya masyarakat tidak apatis," imbuhnya.

Dia mengatakan, sikap apatis publik hanya akan membuat perkara hukum berakhir tanpa kejelasan.

"Saya ingat setahun atau dua tahun lalu gitu, pak Luhut pernah diperkarakan juga oleh LSM yang sangat kredibel waktu itu, ada anak cerdas namanya Haris Azhar tapi kita kan nggak tahu," katanya.

"Jadi sekali lagi, biar nama pak Luhut baik, toh beliau dua minggu lalu sudah menyatakan klarifikasi bahwa beliau tidak ada sangkut-pautnya dengan PT Toba tetapi sekali lagi kalau Indonesia ingin maju dan makmur, rule of law itu ditegakkan," sambungnya.

Dia kembali mengingatkan soal transparansi jika saja desakan pemeriksaan terhadap Luhut tersebut dilakukan aparat penegak hukum.

"Jadi kalau ada (desakan) itu, ya harusnya secara transparan dan pihak kejaksaan, peradilan, KPK, kepolisian harusnya benar-benar bekerja untuk negara bukan untuk oknum pejabat," pungkasnya.***

Sumber: konteks

Foto: Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri soal pemeriksaan Luhut Binsar Pandjaitan terkait kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (Foto: dpr.go.id)