Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp 669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya

Baca Juga

Praktik bisnis impor pakaian bekas ilegal skala raksasa berhasil dibongkar oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Tak main-main, sebuah gudang di kawasan Tabanan, Bali, menjadi saksi bisu perputaran uang haram pakaian bekas yang nilainya fantastis, mencapai Rp669 miliar.

Bisnis gelap yang menggurita sejak tahun 2021 ini ternyata dijalankan oleh sindikat yang cukup rapi, melibatkan jaringan internasional dari Korea Selatan.

Dua orang, yang diidentifikasi berinisial ZT dan SB, kini telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus yang mengancam industri tekstil dalam negeri sekaligus kesehatan masyarakat ini.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak, dalam konferensi pers di Denpasar, Bali, pada Senin (1/12/2025), membeberkan skala operasi yang dijalankan kedua tersangka.

Dari tangan mereka, polisi berhasil menyita 846 bal pakaian bekas siap edar serta sejumlah aset bernilai puluhan miliar rupiah yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan jejak kejahatan mereka.

Terungkap bahwa sejak 2021, para tersangka telah melakukan transaksi impor ilegal dengan nilai total yang sangat mencengangkan.

Mereka memesan tumpukan pakaian bekas dari luar negeri melalui perantara dua warga negara Korea Selatan, yang diidentifikasi berinisial KDS dan KIM.

Pakaian-pakaian bekas pakai ini kemudian diselundupkan untuk dijual kembali kepada para pedagang di Bali dan menyebar ke berbagai wilayah lain di Indonesia, seperti Jawa Barat dan Surabaya, yang merupakan pasar empuk bagi para pemburu thrifting.

Untuk memuluskan aliran dana, para tersangka menggunakan berbagai cara, mulai dari pembayaran melalui sejumlah rekening bank milik pribadi, meminjam nama orang lain, hingga memanfaatkan jasa remitansi untuk transaksi internasional.

Keuntungan jumbo yang diraup dari bisnis ilegal ini tidak didiamkan begitu saja. Uang hasil penjualan pakaian bekas diputar kembali untuk membeli berbagai aset mewah, mulai dari tanah, bangunan, hingga puluhan kendaraan untuk mengembangkan bisnis transportasi mereka sebagai kedok.

"Modus operandi yang dilakukan kedua tersangka dalam tindak pidana yang dilakukan, yakni tersangka ZT dan SB melakukan pemesanan barang ataupun pakaian bekas ini dari Korea Selatan melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara melakukan pembayaran melalui beberapa rekening, baik atas nama rekening tersangka maupun atas nama orang lain dan juga melalui jasa remitansi," beber Ade sebagaimana dilansir Antara.

Jalur tikus menjadi pilihan sindikat ini untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia.

Pakaian bekas dari Korea Selatan dikirim melalui ekspedisi laut via Malaysia, sebelum akhirnya masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan laut yang tidak terdaftar secara resmi untuk menghindari pengawasan petugas.

Dalam operasi penindakan ini, Satgas Gakkum menyita barang bukti berupa 689 bal pakaian impor ilegal yang belum sempat didistribusikan.

Selain itu, aset-aset milik tersangka ZT juga disita, termasuk tujuh unit bus, uang tunai di rekening bank senilai Rp2,5 miliar, satu unit mobil Mitsubishi Pajero, satu unit Toyota Raize, serta sejumlah dokumen surat jalan.

Total nilai aset yang berhasil disita dari kedua tersangka, ZT dan SB, dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp22 miliar.

Lebih mengerikan lagi, Bareskrim Polri juga menemukan adanya potensi ancaman kesehatan serius dari peredaran pakaian bekas ilegal ini. Hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan kekhawatiran tersebut.

"Risiko kesehatan yang muncul berdasarkan pemeriksaan laboratorium di Bali. Dari sampel pakaian bekas yang diambil oleh penyidik, ditemukan bakteri bacillus sp," katanya.

Sumber: suara

Foto: Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menunjukkan barang bukti kasus dugaan impor pakaian bekas di Denpasar, Bali, Senin (15/12/2025). ANTARA/Rolandus Nampu