Beras Bantuan Kementan Rp 60 Ribu Viral, KPK: Dugaan Penyimpangan Tetap Dipantau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi polemik harga beras bantuan bencana yang viral belum lama ini. Rincian bantuan yang disebut berasal dari bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) itu mencantumkan nilai sekitar Rp60.000 per kilogram.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui bahwa lembaganya mengikuti perkembangan isu tersebut. Namun saat ini pihaknya tetap memprioritaskan penanganan korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Ya, itu yang untuk bencana kan? Ya. Jadi, gini, bencana ini, ya, respons KPK saat ini kami lebih fokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pusat maupun daerah, dalam hal tanggap bencana," kata Setyo ditemui usai acara Hakordia di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Kendati demikian, Setyo bilang bukan berarti KPK akan menutup mata terhadap potensi penyimpangan anggaran apalagi dalam bantuan kebencanaan. Pihaknya akan melihat lebih jauh setelah tahap darurat tertangani.

Dalam kesempatan itu, Setyo berujar bahwa KPK tetap akan mengevaluasi apakah polemik harga beras tersebut masuk dalam kewenangan lembaganya atau tidak.

"Lebih memprioritaskan kepada penanganan terhadap para korban ya. Nah, nanti setelah itu, tentu kami akan melihat apakah informasi tersebut sudah ada yang menangani atau belum," katanya.

"Apakah ini menjadi sebuah kewenangan dari KPK? Ataukah mungkin kalau sudah ada penanganan, atau mungkin misinformasi dan lain-lain. Ini kan masih perlu pendalaman," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat sorotan publik setelah rincian bantuan pangan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat viral di media sosial.

Dalam dokumen bantuan senilai Rp75,5 miliar itu, tercantum 13 jenis barang, termasuk beras, yang disoroti banyak netizen karena tercantum dengan harga sekitar Rp60.000 per kilogram.

Sumber: suara

Foto: Ketua KPK, Setyo Budiyanto di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (28/10/2025). [Kontri/Putu]