Bambang Widjojanto Bongkar Kejanggalan KPK di Kasus Korupsi Kuota Haji: Banyak Periksa Tokoh tapi Nihil Tersangka

Baca Juga

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 memasuki babak yang kian disorot publik.

Penyidikan telah berjalan berbulan-bulan, sederet tokoh sudah dipanggil, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menetapkan tersangka.

Mantan pimpinan KPK periode 2011–2015, Bambang Widjojanto, menilai kondisi ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan di tubuh lembaga antirasuah tersebut.

“Dulu itu, tidak akan mungkin menyatakan proses penyidikan dilakukan tanpa menyebut tersangka,” ujar Bambang dalam podcast di kanal YouTube miliknya, Minggu, 28 Desember 2025.

“Jadi, begitu ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka tersangka sudah harus ditetapkan,” lanjutnya.

Menurut Bambang, langkah KPK saat ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Publik seolah dipaksa menunggu tanpa kejelasan, sementara status kasus sudah berada di tahap penyidikan.

“Apakah kebijakan seperti ini mau diteruskan? Karena ternyata publik, pencari keadilan, dibikin menunggu-nunggu dan dibuat tidak pasti apakah seseorang atau proses penyidikan belum ada tersangkanya,” kata dia.

Berawal dari Konflik Politik

Bambang mengungkapkan, perkara dugaan korupsi kuota haji bermula dari dinamika panas antara DPR dan Kementerian Agama. Bahkan, ia menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat ikut terseret dalam wacana publik.

“Ada skandal politik yang menjadi awal karena ada begitu banyak atau hebat DPR bertarung dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan di situ Presiden Joko Widodo disebut-sebut,” ucapnya.

“(Jokowi) Dipakai pada saat itu bahwa kasus ini karena kebijakan Presiden Jokowi,” tambahnya.

Menyeret Ormas Islam Besar

Tak berhenti di ranah politik, Bambang menyebut polemik ini juga dikaitkan dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.

“Itu kemudian sebagiannya diduga mempengaruhi apa yang terjadi hari ini, bukan hanya soal isu tambangnya,” tuturnya.

“Bukan intervensi, itu menjadi penyebab karena kemudian ditarik-tarik juga tuh isu ini ke salah satu organisasi Islam terbesar,” sambungnya.

Banyak Tokoh Sudah Diperiksa

KPK diketahui telah memeriksa berbagai pihak, mulai dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pelaku industri travel haji–umrah, hingga pendakwah terkenal Khalid Basalamah.

“Ratusan biro umrah travel, umrah haji, beberapa nama kondang juga disebut. Kalau masih ingat ada Khalid Basalamah. Jadi, kasus ini dapat perhatian publik dan jadi spotlight,” ujar Bambang.

Ia mengingatkan, memasuki periode Idul Adha dan keberangkatan haji tahun depan, perhatian masyarakat dipastikan semakin besar.

“Kalau sampai kasus ini tidak bisa dibongkar, masa sudah setahun lebih, mau menjelang Idul Adha belum selesai juga?” katanya.

Akar Masalah di Pembagian Kuota Tambahan

Dugaan korupsi diduga bermula dari tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia pada 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tambahan kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

Namun, realisasi di lapangan disebut berubah menjadi komposisi 50:50. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya aliran dana untuk mempercepat keberangkatan calon jemaah.

Hingga kini, KPK belum mengumumkan tersangka. Sementara publik menantikan kejelasan, kasus ini terus bergerak di ruang sorotan bukan hanya karena menyangkut tata kelola ibadah, tetapi juga menyentuh kepercayaan jamaah terhadap negara.***

Sumber: konteks

Foto: Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (Foto: YouTube/Bambang Widjojanto)