Said Didu Sebut Temuan Sjafrie di IMIP Morowali Buka 'Dosa' Jokowi

Baca Juga

Temuan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya 'negara dalam negara' di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah disoroti banyak pihak.

Terlebih soal adanya bandara di kawasan tersebut yang bebas beroperasi.

Tak ada kehadiran perangkat negara sama sekali, baik Bea Cukai maupun Imigrasi di bandara yang diresmikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tahun 2018 silam itu.

Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu angkat bicara.

Lewat status twitternya @msaid_didu pada Kamis (27/11/2025), Said Didu menyebutkan langkah yang dilakukan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan upaya dalam penyelamatan atas perampokan sumber daya alam.

'Operasi Militer' kitu katanya harus dilakukan disejumlah wilayah lainnya, seperti seperti Wade Bay, Maluku Utara, Kalbar, Kaltara, Kaltim dan lainnya.

 

"'Operasi Militer' penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan di Bangka dan Morowali diperkirakan akan menyelamatkan perampokan sumber daya alam ratusan trilyun perlu dilanjukan ke wilayah-wilayah lain, seperti Wade Bay, Maluku Utara, Kalbar, Kaltara, Kaltim dll," tulis Said Didu pada Kamis (27/11/2025).

Said Didu pun menyampaikan, 'Operasi Militer' yang dilakukan Sjafrie Sjamsoeddin membuka berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi.

Dirinya pun semakin yakin atas pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo pada beberapa waktu lalu.

Disebutkan, negara membutuhkan waktu hingga satu abad untuk memperbaiki kerusakan alam imbas penambangan. 

"Semakin hari semakin terbuka berbagai kerusakan yg dibuat oleh mantan Presiden Jokowi," tulis Said Didu.

"Atas dasar itu, maka makin yakin apa yg dikemukakan oleh Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo bhw dibutuhkan 100 tahun untuk memperbaiki kerusakan tersebut," tegasnya.

Pernyataan Said Didu pun disambut ramai masyarakat.

Beragam pendapat bersusulan mengisi kolom komentar postingannya.

@jansuspendbgst: Tetep ga fair sih. Wowo atas dasar politik kekuasaan terus ngincer dosa2 jokowi, tp org2 dy sendiri yg bangsat didiemin doang. Contoh plg baru: gubernur sultra yg org gerindra babat hutan 3 hektar buat rumah pribadi didiemin doang. Gubernur pati jg org gerindra didiemin doang.

@Jelajah513: Hentikan kerusakan dengan mengosongkan "isi tas" Mulyono dan Keluarga. Selagi mrk kuat dg dana.. Termul2 akan terus berkembang biak sbg alat utk merusak sistem negara.

@soepardji36057: Setiap kejadian tentu ada awal penyebab nya... banyak yang lebih suka, memperbaiki setelah kejadian, daripada menyusun rencana kerja yang mumpuni

@Boediantar4: Semoga akal sehat negeri ini tidak akan membiarkan fufufafa yg di bawah standar melanjutkan/ memperparah  kerusakan yg dibuat bapaknya

@Kinkin18051341: Bodoamat yg penting misi berhasil mensukseskan tikus Tiongkok bebas mencuri wilayah RI serta tambang emas dll puluhan ribu trilyun rupiah per tahun sepuluh tahun terakhir berlanjut tanpa pajak dapat fee dibekingi oleh Presiden RI

@KreatorMe: Kemerdekaan Indonesia ini hanya dirancang untuk golongan elit yg mendadak bahagia berwatak Borjuis.. Indonesia hrs di install ulang jika ingin merdeka 100 persen

@Andy34995091042: Yg jadi miris masih aja d lindungi oleh presiden TNI & polri biarpun kerusakannya sudah melebihi firaun

@bang_habul: Ulah 1 orang tapi bikin ruwet se-Indonesia. Tahu-tahu kaya mau di jajah kembali oleh negara lain

Negara dalam Negara

Sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut adanya sebuah bandara di wilayah Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali, baik Bea Cukai maupun Imigrasi.

Belakangan diketahui, bandara tersebut beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

Bandara ini ternyata diresmikan oleh Presiden Jokowi kala itu, pada 2018.

Karena tidak memiliki perangkat negara dalam bandara, Menhan Sjafrie menilai keberadaannya membuat rawan kedauatan ekonomi, seperti negara dalam negara.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," kata Menhan Sjafri, dilansir dari bloombergtechnoz.com, Rabu (26/11/2025).

Sementara itu, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina membeberkan soal bandara di Morowali yang tak diawasi Pemerintah RI.

Hal itu diungkapkan melalui YouTube Forum Keadilan TV.

Menurut Edna, keberadaan bandara sebenarnya berawal dari perintah presiden Jokowi saat itu.

"Jadi kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi di 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye sudah ngomong bocor bocor. Salah satu yang dilihat banyak kebocoran itu kan tambang ilegal," kata Edna dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia pun mengungkapkan, latihan komando gabungan TNI di Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, ada kaitannya dengan hal tersebut

"Oleh karena itu presiden memerintahkan TNI latihan di dekat tambang ilegal. Yaitu Bangka Belitung dan Morowali," ujarnya.

"Lebih spesifiknya itu, di Morowali saya juga baru tahu. Di Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektare kawasan industri," tambahnya.

Bandara dimaksud, kata Edna, tidak diawasi otoritas Indonesia.

Sehingga pemerintah tak bisa memantau barang dan orang yang keluar masuk.

"Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup," katanya.

"Infonya itu, aparat keamanan aja nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi," sambung Edna.

Menter Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin sendiri telah mengatensi hal tersebut.

"Nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Sjafrie bilang tidak boleh ada negara di dalam negara," imbuh Edna.

Bahkan, informasi itu akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi dia bilang, dia akan lapor ke presiden. Bahwa selama ini itu, di Morowali tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang," ucapnya.

Padahal, kata dia, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sangat luas.

Ada perusahaan patungan Indonesia, dan banyak orang juga yang bekerja.

"Tapi yang mengejutkan kita tidak pernah tahu ya, saya juga bahkan baru tahu di IMIP ada bandara sendiri, dan parahnya tidak ada otoritas Indonesia di situ."

Sementara itu, dia mengatakan bandara tersebut diresmikan di era Presiden ke-7 Jokowi. Bahkan langsung diresmikan Jokowi.

"Itu terjadi sejak 2019, IMIP nya sendiri ada sejak 2010 dan 2011 kan. Tapi memang dikembangkan di era Pak Jokowi," pungkasnya 

Purbaya Ambil Sikap

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut mengomentari soal Bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang disebut tidak memiliki perangkat negara yakni Bea Cukai dan Imigrasi di sana.

Sehingga bandara disebut ilegal oleh sejumlah pihak dan mengancam keadaiulatan ekonomi bangsa.

Purbaya mengatakan ke depan akan melakukan pengecekan apakah memang bandara di Morewali tersebut memiliki izin atau masih memerlukan izin atau tidak.

"Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa nggak. Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Rabu (26/11/2025) dilansir laman CNBC.

Menurut Purbaya jika memang diberikan untuk keberadaan petugas Bea Cukai di bandara Morewali, maka pihaknya sudah siap.

"Kalau mau dikasih, kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelpon mau. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kita siap kirim orang ke sana," katanya.

Bandara Diklaim Terdaftar 

Sebelumnya, Direktur Komunikasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Emilia Bassar menegaskan bahwa bandara ini telah terdaftar di Kementerian Perhubungan.

Di Morowali ada dua bandara, satu bandara dikelola kementerian perhubungan dan satu bandara di kawasan IMIP.

"Bandara khusus IMIP terdaftar di Kemenhub, yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," kata Emilia, dalam pesan singkat, Rabu (26/11/2025).

Menurut Emilia juga pengelolaan bandara khusus ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, meski dia enggan berkomentar lebih lanjut.

Termasuk terkait tidak ada otoritas negara pada bandara itu seperti petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

Diketahui bandara ini tercatat sebagai bandara domestik dan statusnya non - kelas, dalam laman Kementerian Perhubungan.

Bandar Bandara IMIP memiliki kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS yang dikelola oleh swasta dengan pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.

Khusus Bandara PT IMIP, bandara ini bersifat khusus.

Artinya bandara ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan tertentu, menurut UU Nomor 1/2009.

Pengawasan dan pengendalian pengoperasian bandar udara khusus dilakukan oleh otoritas bandar udara terdekat yang ditetapkan oleh menteri.

Bandara ini juga dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh izin dari menteri. Bandara ini juga dilarang digunakan untuk kepentingan umum.

Hanya saja, dari Keputusan Menteri terbaru, bandara ini diperbolehkan untuk melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri.

Hal ini tertuang Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara Yang Dapat Melayani Penerbangan, yang diterbitkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, pada 8 Agustus 2025.

Tertulis bahwa penerbangan langsung dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan bandar udara khusus diperuntukan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak terjadwal, atau angkutan udara bukan niaga dalam rangka :

1. Medical evacuation

2. Penanganan bencana

3. Pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Sumber: tribunnews

Foto: Ilustrasi Joko Widodo dan Bandara IMIP/Net