Jika Soeharto Jadi Pahlawan, PPJNA 98: Prabowo Khianati Reformasi

Baca Juga

Ketua Umum Pergerakan Pelajar dan Jaringan Nasional Aktivis 1998 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menilai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, merupakan langkah yang sangat keliru dan justru dapat mencederai semangat reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata pada tahun 1998.

Menurut Anto, jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar mengambil keputusan untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, maka hal itu akan menjadi bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanat reformasi dan semangat demokrasi yang telah dirintis sejak tumbangnya rezim Orde Baru.

“Jika Soeharto dijadikan pahlawan, maka Presiden Prabowo telah mengkhianati cita-cita reformasi. Soeharto adalah simbol dari otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan pengekangan kebebasan berpendapat,” ujar Anto Kusumayuda dalam keterangan persnya, Sabtu (8/11/2025).

Anto menegaskan, tidak sedikit aktivis mahasiswa, jurnalis, dan rakyat biasa yang menjadi korban kekerasan negara di masa pemerintahan Soeharto. Mereka diculik, disiksa, bahkan ada yang tidak pernah kembali hingga kini.

“Reformasi itu lahir dari perjuangan melawan kediktatoran Soeharto. Banyak kawan kami diculik, banyak yang disiksa, banyak yang hilang. Lalu sekarang rezim ingin memberi penghargaan kepada pelaku pelanggaran itu? Ini ironi sejarah,” tegasnya.

Anto juga mengingatkan bahwa Soeharto bukan hanya meninggalkan catatan kelam di bidang politik dan HAM, tetapi juga warisan korupsi dan kolusi yang begitu dalam mengakar hingga saat ini. Transparansi dan akuntabilitas publik yang sekarang diperjuangkan, katanya, adalah bentuk koreksi terhadap sistem tertutup yang dulu diciptakan oleh Orde Baru.

Sebagai aktivis 1998 yang turut memperjuangkan kejatuhan Soeharto, Anto Kusumayuda meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan politik yang bisa melukai hati rakyat.

“Bangsa ini belum sembuh dari trauma masa lalu. Jangan tutup luka itu dengan pemutihan sejarah. Mengangkat Soeharto jadi pahlawan berarti menghapus penderitaan korban,” kata Anto.

Ia juga menilai bahwa langkah semacam itu hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan generasi reformasi yang masih hidup dan terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial.

“Kami tidak anti rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi itu tidak boleh mengaburkan fakta sejarah. Soeharto tidak layak disebut pahlawan. Ia harus diingat sebagai pelajaran agar rezim otoriter tidak pernah muncul lagi,” tambahnya.

Anto memandang bahwa wacana ini menjadi ujian moral bagi Presiden Prabowo. Sebagai pemimpin yang lahir di era pasca-reformasi dan pernah menjadi bagian dari militer di masa Orde Baru, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah.

“Prabowo harus membuktikan bahwa dirinya bukan pewaris kekuasaan Orde Baru, melainkan pemimpin bangsa yang berpihak pada kebenaran dan rakyat. Mengangkat Soeharto jadi pahlawan hanya akan menghidupkan kembali bayang-bayang otoritarianisme,” tegasnya.

Anto juga mengingatkan bahwa publik, terutama kalangan aktivis dan mahasiswa, akan memberikan reaksi keras apabila pemerintah benar-benar melanjutkan langkah ini. “Kami siap turun lagi ke jalan kalau perlu. Reformasi tidak boleh dikhianati,” tegasnya.

Bagi PPJNA 98, reformasi adalah tonggak kebangkitan bangsa yang harus dijaga. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan pers, dan supremasi hukum adalah bagian dari cita-cita besar gerakan mahasiswa 1998.

Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional, menurut Anto Kusumayuda, justru akan mengaburkan batas antara korban dan pelaku dalam sejarah bangsa. “Kita tidak boleh melupakan sejarah kelam. Mengampuni bisa, tapi melupakan tidak,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan kepada seluruh generasi muda Indonesia agar terus mengawal demokrasi dan menjaga agar sejarah reformasi tidak direduksi oleh kepentingan politik jangka pendek.

“Reformasi adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elite yang ingin menulis ulang sejarah sesuai kepentingan mereka,” tutup Anto Kusumayuda.