Heboh Audit Internal PBNU Bocor! Dugaan TPPU Rp 100 Miliar Bikin Kursi Gus Yahya Ikut Panas

Baca Juga

Isu besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebuah dokumen audit internal tahun 2022 yang beredar luas.

Memunculkan pertanyaan besar mengenai aliran dana jumbo dan potensi persoalan hukum yang bisa menyeret organisasi Islam terbesar di negeri ini ke dalam pusaran kasus berat.

Tidak hanya itu, riak politik internal terkait kepemimpinan pun menambah pelik kondisi di tubuh PBNU.

Dokumen audit yang disusun Kantor Akuntan Publik GPAA itu mengungkap adanya dana mencurigakan senilai sekitar Rp100 miliar.

Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk rangkaian peringatan satu abad PBNU serta kebutuhan operasional organisasi.

Namun audit menyebut dana itu justru masuk ke rekening PBNU di Bank Mandiri dengan sejumlah catatan yang dinilai janggal.

Dalam temuan itu, tercantum bahwa rekening terkait dikendalikan langsung oleh Mardani H. Maming figur yang saat itu menjabat Bendahara Umum PBNU.

Dana tersebut disebutkan berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan, perusahaan yang dikaitkan dengan Maming.

Kejanggalan makin terasa ketika audit menyebut waktu masuknya dana tersebut.

Hanya dua hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Maming sebagai tersangka kasus suap izin usaha pertambangan.

Maming kemudian divonis 10 tahun penjara.

Laporan audit menilai, pola transaksi itu berpotensi menyeret PBNU ke dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), satu isu yang dapat mengancam integritas organisasi.

Temuan ini menjadi perhatian serius lantaran menyangkut tata kelola keuangan lembaga sebesar PBNU sekaligus risiko hukum yang tidak bisa dianggap sepele.

Sementara isu dana Rp100 miliar itu belum terurai, PBNU dihantam masalah internal baru.

Sebuah surat edaran atas nama PBNU beredar dan memuat pernyataan bahwa.

KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025.

Surat itu disebut-sebut merupakan tindak lanjut hasil rapat harian Syuriyah PBNU.

Beredarnya surat ini langsung memicu kegelisahan.

Spekulasi dualisme kepemimpinan PBNU mencuat cepat, menimbulkan tanda tanya tentang kondisi internal yang sesungguhnya. Namun Gus Yahya tidak tinggal diam.

Ia menegaskan bahwa surat edaran tersebut tidak sah dan menolak klaim bahwa dirinya telah dicopot. Menurutnya, tidak ada dasar administratif maupun organisatoris yang membenarkan isi surat tersebut.

Pernyataan tegas Gus Yahya justru memperlihatkan adanya perbedaan pendapat di internal PBNU.

Publik pun bertanya benarkah ada tarik-menarik kekuasaan di tubuh organisasi yang selama ini dikenal memiliki struktur mapan dan tradisi musyawarah yang kuat?

Kombinasi antara isu aliran dana Rp100 miliar dan kabar pencopotan ketua umum membuat PBNU menjadi sorotan nasional.

Dua isu besar itu bergerak bersamaan satu menyangkut integritas institusi, satu lagi mengguncang stabilitas kepemimpinan.

Situasi ini menciptakan tekanan berlapis bagi organisasi yang menjadi rumah besar jutaan warga NU di seluruh Indonesia.

Hingga kini, PBNU belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait temuan audit tersebut.

Pihak Humas maupun Ketua Umum juga belum memberikan penjelasan terbuka untuk menjawab keraguan publik.

Padahal, penanganan isu sensitif seperti ini membutuhkan kejelasan cepat agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat atas tata kelola organisasi besar.

Terutama yang memegang peran strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan Indonesia.

Publik menunggu PBNU membuka duduk perkara secara terang, baik soal aliran dana maupun persoalan kepemimpinan.

Sebab tanpa klarifikasi, isu-isu tersebut bisa berkembang menjadi krisis yang mempengaruhi reputasi dan kepercayaan terhadap organisasi.

Sumber: pojoksatu

Foto: KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya /Net