Blak-blakan Bongkar Borok Polri, Jimly: Masalahnya Banyak Banget, Jangan Sampai Dirasuki Intervensi Politik

Baca Juga

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan temuan awal setelah komisi menerima sejumlah masukan dari masyarakat.

Ia menilai persoalan internal Polri sangat kompleks dan membutuhkan langkah pembenahan yang bersifat mendasar untuk memulihkan kepercayaan publik.

Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai memetakan berbagai isu yang muncul setelah membuka ruang partisipasi publik sejak komisi ini dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jimly menegaskan bahwa saat ini komisi sedang berada pada tahap yang ia sebut sebagai “belanja masalah” untuk mengidentifikasi akar kendala dalam tata kelola kepolisian.

“Jadi sekarang kita masih belanja masalah, jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” ujar Jimly kepada awak media pada Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, masukan publik menjadi faktor penting untuk membangun kembali Polri sebagai institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Salah satu masukan yang dianggap relevan datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diinisiasi oleh Sinta Nuriah.

Jimly juga menekankan bahwa tantangan Polri tidak hanya bersumber dari persoalan internal, tetapi juga dari intervensi eksternal yang berpotensi mengganggu profesionalitas aparat.

Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan bahwa pengaruh politik dan bisnis merupakan ancaman serius yang perlu diantisipasi sejak awal.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” kata Jimly.

“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” lanjutnya.

Dari sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi institusi tersebut.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan, mengatakan bahwa meskipun Polri telah menjalankan berbagai tugas penting, masih banyak warga yang belum sepenuhnya percaya kepada aparat.

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” ujar Otto.

Menurut Otto, komisi perlu mencari titik simpul yang menyebabkan kesenjangan antara kinerja Polri dan persepsi publik tersebut.

Terkait agenda ke depan, Jimly menjelaskan bahwa komisi telah menyusun kerangka kerja selama tiga bulan untuk merampungkan rekomendasi kebijakan.

“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan,” ucap Jimly.

“Bulan ketiga baru kita merumuskan policy report untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.***

Sumber: suaramerdeka

Foto: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie singgung beberapa masalah di tubuh kepolisian. (Dok Polri)