Jaringan Korupsi Haji 'Dikupas' Tuntas: 70 Persen Biro Travel Sudah Buka Suara ke KPK

Baca Juga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah 'menyapu bersih' dan memeriksa 70 persen Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel di seluruh Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lebih dari 300 PIHK telah bersikap kooperatif dan memberikan keterangan kepada penyidik.

Informasi dari mereka kini menjadi 'amunisi' utama untuk membongkar tuntas skandal ini.

"Sampai saat ini tercatat sudah lebih dari 300 PIHK yang kooperatif dan memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh auditor dalam rangka penghitungan kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan diskresi pembagian kuota haji tambahan tersebut," kata Budi kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Dengan total PIHK yang terdaftar sekitar 400 lebih, angka ini menunjukkan keseriusan dan masifnya upaya penyidikan yang dilakukan.

Jadi Dasar Audit

Budi menegaskan bahwa keterangan dari ratusan biro travel ini tidak hanya digunakan untuk pembuktian pidana, tetapi juga menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung secara akurat total kerugian negara yang ditimbulkan.

Untuk menjangkau seluruh jaringan, pemeriksaan tidak hanya terpusat di Jakarta.

Penyidik KPK telah bergerak ke berbagai daerah, antara lain Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan, untuk meminta keterangan langsung dari para pelaku industri.

Langkah masif ini dilakukan dalam rangka mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji yang kini ada di tahap penyelidikan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).

Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.

Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.

“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.

“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.

Sumber: suara

Foto: Gedung KPK/Net