'Indonesia Sengsara': BEM KM UGM Rilis Laporan Pedas 1 Tahun Prabowo-Gibran

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa kesengsaraan bagi rakyat.

Dalam laporan bertajuk 'Satu Tahun Indonesia Sengsara', BEM KM UGM menyebut berbagai kebijakan pemerintah justru menjauh dari semangat kepentingan rakyat yang telah dijanjikan saat kampanye.

"Kita mencatat tentang apa saja yang membuat Indonesia satu tahun ini sengsara di antaranya adalah berbagai kebijakan yang memang orientasinya bukan pada kesejahteraan rakyat tapi pada konsolidasi politik supaya Prabowo dan kroni-kroninya, Prabowo dan oligarki yang mendukungnya itu bisa punya kekuasaan yang cukup mapan di negara Republik Indonesia," kata Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, ditemui usai aksi di Bunderan UGM, Senin (20/10/2025).

"Seperti efisiensi, seolah tajuknya besar, tajuknya mulia tapi ada realokasi anggaran yang sebenarnya urusannya bukan kesejahteraan tapi urusannya konsolidasi politik," tambahnya.

BEM KM UGM menggambarkan kepemimpinan Prabowo–Gibran sebagai lanjutan dari drama panggung Pilpres 2024 lalu yang sarat rekayasa kekuasaan.

Mulai dari Prabowo dengan peran 'gemoy' dengan latar belakang militeristik dan Gibran yang memanfaatkan posisi ayahandanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, janji memimpin Indonesia dengan komitmen pada 'kepentingan rakyat' tak kunjung terbukti.

"Kenyataannya di tahun pertama kepemimpinan mereka, komitmen tersebut tak kunjung terealisasi," ucapnya.

Malahan, kebijakan efisiensi anggaran berdampak ke warga. Di mana menyebabkan pemangkasan pelayanan publik dan pembiayaan kepentingan masyarakat.

Ada pula pengesahan RUU TNI yang turut disoroti sebab dilakukan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik. Hal itu dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

"Pengesahan hukum atas putusan di atas dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat, mencerminkan suatu ironi yang enggan untuk mereka akui, bahwa hukum yang ada merupakan alat yang dapat disesuaikan dengan keinginan sang Penguasa," ungkapnya.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah Prabowo-Gibran selama setahun ini dinilai manipulatif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikritik keras sebab menggerus alokasi pendidikan sebesar 29 persen dari total anggaran.

"Mandatory spending 20 persen hanya dijadikan tameng legitimasi, pemerintah mewarnai pos belanja pendidikan oleh manipulasi 'program pendidikan' yang sama sekali tidak menunjang kualitas penyelenggaraan pendidikan, apalagi menyelesaikan persoalan pendidikan," tandasnya

MBG disebut sebagai program populis untuk kekuatan politik pemerintah.

Kalaupun kita berprasangka baik, MBG merupakan intervensi kesehatan, bukan dorongan pendidikan.

BEM KM UGM menilai, akibat salah arah kebijakan ini kondisi yang terbangun dan muncul justru 'generasi cemas' bukan 'generasi emas' yang diidam-idamkan.

Belum lagi ketika berbicara soal, tindakan represif aparat terhadap warga yang mengkritik pemerintah memperburuk keadaan.

"Ketika rakyat menolak kebijakan melalui demonstrasi seperti #IndonesiaGelap dan #ReformasiPolri, pemerintah justru memburu para demonstran. Aktivis dituding anarkis, ditahan tanpa prosedur hukum yang memadai, dan menghadapi proses hukum yang tidak jelas," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa aparat kini justru menjadi alat kekuasaan untuk mempersempit ruang demokrasi.

Menurut BEM KM UGM bahwa satu tahun pemerintahan ini telah menunjukkan wajah sebenarnya kekuasaan yakni menindas, anti-kritik, dan jauh dari cita-cita keadilan sosial.

"Kesengsaraan ini menunjukkan bahwa narasi 'kepentingan rakyat' hanyalah retorika politik, omong kosong belaka," kata dia.

Sumber: suara

Foto: Aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) kritik satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di Bundaran UGM, Senin (20/10/2025). [Hiskia/Suarajogja]