Bongkar Tudingan PSI, Nandang Sutisna Tegaskan TGUPP Anies Bukan Bagi-Bagi Jabatan, Ini Faktanya

Baca Juga

Arena politik Jakarta kembali memanas. Kali ini, tudingan bagi-bagi jabatan yang dilontarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Anies Baswedan terkait Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta mendapat bantahan tegas.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, tampil ke depan untuk meluruskan narasi, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan jauh dari fakta sebenarnya.

Pernyataan Nandang, Minggu (13/10), berusaha menepis persepsi negatif yang mungkin muncul di kalangan publik, khususnya generasi muda yang kritis terhadap isu transparansi dan efisiensi pemerintahan.

Ia menekankan pentingnya memahami fungsi sesungguhnya dari TGUPP sebelum menarik kesimpulan.

Nandang Sutisna menjelaskan bahwa tuduhan PSI menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap esensi TGUPP.

Ia meluruskan bahwa TGUPP bukanlah lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan, melainkan sebuah tim konsultan dan think tank yang berperan vital.

"TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujar Nandang, dalam pesan yang diterima.

Menurutnya, fungsi utama TGUPP adalah membantu Gubernur dalam merumuskan, mengoordinasikan, serta mempercepat implementasi kebijakan strategis daerah. Peran mereka lebih kepada penyedia rekomendasi berbasis keilmuan dan pengalaman, bukan pelaksana administratif.

Nandang juga menyoroti aspek komposisi dan anggaran TGUPP di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ia menegaskan bahwa tim tersebut justru mencerminkan prinsip meritokrasi, bukan nepotisme, dengan diisi oleh individu-individu berkapasitas tinggi.

"Kalau kita lihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Tim tersebut diisi oleh kalangan profesional, akademisi, teknokrat, serta mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, dan hukum. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tambahnya.

Faktor anggaran juga menjadi perhatian. Nandang mengungkapkan bahwa anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota. Angka ini, menurutnya, jauh lebih kecil dibandingkan standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI.

“Artinya tidak ada pemborosan, dan fungsi TGUPP lebih banyak pada kerja intelektual, bukan operasional,” tegasnya, membantah klaim pemborosan dana negara.

Tudingan PSI yang menyebut beberapa anggota TGUPP berasal dari tim sukses Pilkada 2017 juga dijawab oleh Nandang. Ia tidak menampik adanya sebagian kecil yang pernah terlibat dalam kampanye.

Namun, Nandang menilai hal itu wajar selama mereka memenuhi kualifikasi profesional dan berkontribusi dalam implementasi janji politik yang sah.

“Jumlahnya sangat kecil dibanding total anggota TGUPP. Mereka berperan untuk memastikan janji kampanye dijalankan dengan baik dan terukur. Itu justru bentuk akuntabilitas politik, bukan nepotisme,” katanya.

Lebih jauh, Nandang Sutisna menegaskan bahwa keberadaan TGUPP era Anies telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan DKI Jakarta.

Ia menyebutkan sejumlah kebijakan strategis yang lahir atau difasilitasi oleh kerja kolaboratif TGUPP dan berdampak langsung pada warga soal revitalisasi kawasan kumuh, program penataan kampung tanpa penggusuran, manajemen transportasi terpadu, pembangunan jalur sepeda dan trotoar ramah pejalan kaki.

“TGUPP era Anies terbukti menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada warga. Jadi framing PSI yang menyebutnya bagi-bagi jabatan jelas tidak objektif dan terlalu politis,” pungkas Nandang.

Sumber: suara

Foto: Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna [Ist]