Tolak Tapera, Legislator: Sebaiknya Batalkan Niat Pemerintah Mengambil Uang Pekerja!

Baca Juga

Niat pemerintah lewat Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat ditentang legislator di Senayan.

Penentangan soal Tapera salah satunya datang dari Anggota Komisi IX DPR Alifudin.

Legislator asal PKS ini menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpotensi mencekik pekerja mandiri.

Dia menilai kemungkinan hadirnya beban keuangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja mandiri.

Dijelaskan, pada Pasal 15 ayat (5a) bahwa landasan kalkulasi besaran simpanan peserta pekerja mandiri ditentukan oleh jumlah gaji yang dilaporkan.

"Disini berpotensi mencekik pekerja mandiri,” ujar Alifudin dalam siaran pers di Jakarta, Jumat 7 Juni 2024.

Alifudin pun mengingatkan bahwa pemotongan pendapatan pekerja dapat berdampak pada merosotnya daya beli dan kualitas hidup yang substansial.

Diakuinya, mehadiran Tapera memang dapat menjadi jembatan untuk memastikan masyarakat memiliki akses kepemilikan rumah di masa yang akan datang.

Namun, kata Alifudin, tidak semua masyarakat yang bekerja itu sejahtera. Karena itu dia meminta pemerintah membatalkan.

“Sebaiknya batalkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja dengan alasan untuk tabungan perumahan dan kembali fokus membuat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Alifudin bahwa tidak semua pekerja bisa mencukupi kebutuhannya. Apalagi dipotong dengan besaran yang telah ditetapkan.

Belum lagi ada pasal dalam beleid tersebut, yakni Pasal 22 Ayat (1), soal kepesertaan Tapera ini mengikat dan bersifat eksesif.

Dia pun mengajak seluruh elit pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan membatalkan peraturan tersebut.

“Sebaiknya hilangkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja dengan alasan untuk tabungan perumahan tersebut,” katanya. (*)

Sumber: kilat

Foto: Ilustrasi Tapera (Ilustrasi/instagram @ngomonginuang)