Sebut Tapera Tak Jamin Bisa Diambil oleh Pesertanya, Adi Prayitno: Ini Aneh

Baca Juga

Pengamat politik Adi Prayitno turut menyoroti program iuran Tapera yang kini masih menuai polemik di masyarakat.

Adi Prayitno menilai iuran wajib Tapera merupakan program aneh.

Pasalnya, program Tapera hanya ditunda oleh Pemerintah, bukan dibatalkan.

Adi Prayitno menuturkan program iuran Tapera tidak bisa menjamin untuk diambil kembali oleh pesertanya.

Hal ini lantaran dirinya yang berkaca kepada sejumlah peristiwa seperti Jiwasraya hingga Asabri yang berujung pada kasus korupsi.

Terlebih ia juga menyoroti soal temuan BPK di mana lebih dari 100 ribu pensiunan sempat tidak dapat mencairkan dana pengembaliannya.

"Ini kan ditunda bukan dibatalkan, dan akan diberlakukan untuk waktu tertentu bagi saya aneh, ini orang nabung tapi dipaksa," katanya seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube MetroTV Jumat, 7 Juni 2024.

"Ini yang kemudian tidak apple to apple, belum lagi masyarakat kita kan tidak nyaman sebenarnya dengan tabungan-tabungan yang tak ada jaminannya untuk diambil, kan sudah banyak kasusnya, ada Jiwasraya, ada Asabri, kemudian ada audit dari BPK ada pensiunan-pensiunan Tapera itu kan hampir ribuan ya untuk mendapatkan hak mereka untuk diambil," ujarnya.

Dibanding Tapera, masyarakat kata Adi kini lebih memilih layanan jasa dari pihak bank untuk pembelian rumah baik secara kredit maupun tunai.

Pasalnya, layanan bank untuk urusan pembelian rumah cenderung lebih mudah ketimbang lewat program Pemerintah.

Terlebih program iuran Tapera ini telah memberatkan masyarakat lantaran besaran potongannya sebesar tiga persen per bulan dari gaji.

"Artinya orang untuk menabung rumah, bukan lagi soal Tapera, banyak di bank-bank kok, ada bank syariah ada kemudian perkreditan-perkreditan lain yang menurut mereka jauh lebih memudahkan," ucapnya.

"Apalagi misalnya gaji dipotong tiga persen, itu gaji yang sebenarnya sekali terima langsung habis, buat beli popok, bayar kontrakan belum lagi cicilan yang lain kanan-kiri," sebutnya.

Dirinya lantas menyinggung tagline keberlanjutan yang kerap digembar-gemborkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, tidak semua kebijakan Jokowi harus dilanjutkan.

Pasalnya jika semua kebijakan Jokowi harus dilanjutkan, maka akan menjadi beban tersendiri bagi Pemerintahan Prabowo, termasuk soal IKN yang ditinggalkan oleh dua pimpinannya, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

"Kalo kita bikin buku, bikin jurnal, kan ada misalnya jurnal edisi revisi, ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan," ucapnya.

"Artinya sekali pun keberlanjutan tidak harus menutup mata, kalo itu bertentangan dengan kehendak rakyat, harus berani itu disampaikan," tuturnya.(*)

Sumber: kilat

Foto: Kolase ilustrasi program Tapera dan Pengamat Politik Adi Prayitno (Kolase Ilustrasi/Pixabay dan Tangkap layar YouTube Metro TV)