Jokowi Izinkan PT Freeport Beroperasi Sampai Cadangan Komoditas Habis, Jhon Sitorus: Makin Ugal-ugalan

Baca Juga

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menuai kontroversi di kalangan publik.

Bagaimana tidak, Jokowi diketahui telah mengindahkan negosiasi PT Freeport Indonesia untuk beroperasional lebih lama.

Tidak hanya itu, ayah dari Wakil Presiden terpilih ini juga memperpanjang izin tambang cadangan komoditas negara sampai habis.

Mengetahui hal ini, Jhon Sitorus selaku aktivis penggiat media sosial mencecar kebijakan yang berlaku.

“Gila, ugal-ugalannya makin tak terkontrol,” cuit di akun X miliknya @Miduk17 yang dilansir Kilat.com.

Jhon mengkritik hal tersebut lantaran kebijakan yang ditetapkan pemerintah seolah-olah tidak konsisten.

Seperti yang diketahui, PT Freeport dan Indonesia sebelumnya hanya menjalin kontrak kerja sama sampai 2041 nantinya.

“Tahun 2018, kontrak Freeport hanya sampai 2041. Tahun 2023 rencananya diperpanjang sampai 2061,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Jhon juga menilai kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini terlalu di “tepi jurang”.

Mengingat potensi cadangan Sumber Daya Alam (SDA) yang bersifat terbatas.

“Lah sekarang malah sampai cadangan HABIS, ini artinya Freeport bebas MENGERUK emas di Mimika sampai HABIS,” lanjut cuitannya.

Lebih lanjut, pemerintah mengindahkan permintaan tersebut melalui Direkturnya PT Freeport Indonesia yakni Tony Wenas.

Tony meminta pemerintah melalui Jokowi untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Yang mana, IUPK PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2041 nantinya sesuai dengan kontrak yang telah diteken.

“Berarti kan penerimaan negara akan berhenti di 2041 yang jumlahnya kira-kira US$ 4 miliar atau Rp 60 triliun setahun,” ucapnya.

Tony juga menyayangkan sumber daya yang tidak dikelola lebih lanjut apabila kontraknya sudah habis.

Mengingat, produksi yang dijalankan oleh perusahaan tambang ini sudah memberikan banyak kontribusi kepada Indonesia.

"Ini kan sebetulnya ada dua belah pihak. Karena kalau berhenti di 2041, padahal sumber dayanya ada,” lanjutnya.

“Kan memang untuk kepentingan semua pihak, kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat Papua, pemerintah daerah” pungkasnya.

Namun, Jokowi memberikan izin perpanjangan pertambangan ini tidak dengan semena-mena.

Melainkan, ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini juga meminta PT Freeport memenuhi syarat yang ditetapkan.

Tidak lain, pemerintah melalui Jokowi minta PT Freeport untuk memberikan 10 persen saham kepemilikannya.

Diketahui, saham yang dimiliki Indonesia atas perusahaan tambang tersebut sebelumnya hanya 51 persen. (*)

Sumber: kilat

Foto: Jokowi resmi perpanjang izin tambang Freeport (Instagram/@jokowi)