Guru Besar UI: Saat ini Hukum Jadi Alat Rekayasa Politik untuk Kepentingan Kekuasaan

Baca Juga

Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof Sulistyowati Irianto soroti kondisi politik dan demokrasi Indonesia terkini.

Sulistyowati Irianto menyebut saat ini terjadi kemunduran demokrasi. Dan itu dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan salah satu paslon di Pilpres 2024.

Bahkan dengan gamblang, Sulistyowati Irianto menuding upaya pelemahan demokrasi dilakukan pemerintah. Mulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu kepada publik.

Dengan kondisi itu menunjukkan sebuah ‘keruntuhan demokrasi sedang terjadi perlahan tetapi pasti dan membahayakan kohesi masyarakat’.

"Penyelenggara negara yang seharusnya menjadi wasit nampak terlibat," kata Sulis di Auditorium Mochtar Riady FISIP UI, Depok, Senin 3 Juni 2024.

Lebih jauh Sulis menyoroti massifnya korupsi politik dan menjadi ruang transaksional rakyat. Inilah yang menyebabkan politik uang dalam pemilu semakin mahal dari waktu ke waktu. Pemilu juga dilekati transaksi jabatan penting pemerintahan.

"Tidak sedikit politikus yang dengan mudah pindah dari satu partai ke partai politik lain demi harapan, peluang untuk menjadikannya pejabat," jelas dia.

Mundurnya demokrasi hukum, kata Sulis, dilihat dari tiga hakim konstitusi yang memiliki pandangan berbeda atau dissenting opinion terhadap kondisi pelaksanaan Pemilu 2024.

Sulis juga menilai hukum sudah menjadi alat rekayasa politik untuk kepentingan kekuasaan.

Di antaranya adalah hukum terkait masalah Penyiaran, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Negara.

"Misalnya akan hilangnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dalam menyajikan temuan investigatif dalam RUU Penyiaran," jelas Sulis

Tak hanya itu, Sulis juga mengkritisi berbagai kebijakan eksekutif di tingkat nasional yang

dirumuskan diam-diam, selanjutnya ramai dibicarakan di ruang publik, dan mendapatkan reaksi keras, hingga dibatalkan.

Turut hadir sejumlah guru besar, aktivis, politisi, hingga akademisi. (*)

Sumber: kilat

Foto: Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof Sulistyowati Irianto (Dok.istimewa/Ainurrahman)