Deklarasi Bersama Advokat, Ulama & Tokoh Nasional: "Batalkan Proyek IKN, Pertahankan Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia"

Baca Juga

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada saat yang sama, Presiden Jokowi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. 

Status Jakarta secara de jure bukan lagi ibukota Negara, pada saat yang sama IKN Nusantara belum siap mengemban tugas dan fungsi sebagai Ibukota Negara menggantikan kedudukan Jakarta. Progres pembangunan IKN makin tak jelas pasca mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berkenaan dengan hal itu, kami Advokat, Ulama dan Tokoh Nasional, menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah terlalu gegabah, grasa grusu, tidak pruden, karena telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Sementara IKN Nusantara belum berfungsi dan belum siap untuk mengemban tugas dan fungsi sebagai Ibukota Negara pengganti Jakarta.

Kedua, penetapan Jakarta sebagai Daerah Khusus yang tidak lagi menjalankan fungsi Ibukota Negara, berpotensi menjadikan Indonesia kehilangan status ibukota Negara ( 'the nation's capitalless') karena ketidaksiapan Ibukota pengganti. Semestinya, Pemerintah tidak mengubah status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), sampai IKN Nusantara benar-benar siap dan mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai Ibukota Negara.

Ketiga, ketidakjelasan mekanisme pembiayaan proyek IKN hingga banyaknya masalah di lapangan (khususnya pembebasan lahan), dikhawatirkan proyek IKN akan dijalankan secara otoriter dan mengabaikan hukum, merampas tanah rakyat masyarakat Kalimantan untuk dijadikan IKN, dengan dalih proyek strategis nasional seperti yang terjadi di Rempang, PIK 2 Tangerang dan sejumlah proyek strategis nasional lainnya.

Keempat, mundurnya sejumlah investor dan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), mengkonfirmasi bahwa proyek pindah IKN ini tak layak dan harus dibatalkan. Jika dipaksa dilanjutkan, dikhawatirkan proyek IKN akan mengambil pembiayaan dari APBN seperti proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, dan kebijakan ini tentu saja akan membebani rakyat, oleh karenanya proyek pindah IKN harus dibatalkan.

Kelima, ketidakjelasan proyek IKN menjadikan masa depan Ibukota Negara mengkhawatirkan. Karena itu, untuk antisipasi agar Indonesia tidak kehilangan status ibukota negara, maka kami menuntut agar pemerintah tetap mempertahankan Kota Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.

Demikian pandangan dan sikap disampaikan.

Jakarta, 15 Juni 2024

TTD 

1. Ahmad Khozinudin 

2. Eggi Sudjana 

3. Refly Harun

4. Edy Mulyadi

5. Azam Khan

6. Rizal Fadillah

7. Juju Purwantoro

8. Arief Ikhsan

9. Muhammad Ismed F

10. Ach'an Ach'an

11. Buya Fikri Bareno

12. Muslim Arbi

13. Widi A. Pratikto 

14. Modrik Al Hanan

15. Taufik Bahaudin 

16. Mochammad Yunus

17. Mudrick Setiawan Malkan Sangidoe 

18. E. Megawati 

19. Kurnia Tri Royani 

20. Riptoyo 

21. Dedi Suhardadi 

22. Ust Andri Kurniawan

23. Subaeri (Probolinggo)

24. M. Syukri Fadholi

25. Helmi Abud Bamatraf

26. Ahmad Yamin (Malang)

27. Abdul Halim (Pasuruan)

28. Yeni Aryani (Palembang) 

29. Thriagung Harryo Tamtomo (Tangerang)

30. Bahrin Pily (Medan)

31. Agung Herdiansyah

32. Slamet Darsono 

33. Lauris S. Ramly (Depok, Jawa Barat)

34. TB Reza Elsindi

35. Mochtar

36. Elvian Saputro Widargo

37. Bambang Kuntarso

38. Ahmad Iskandar

39. Fitransyah Delly

40. Namruddin 

41. Zulkifli Salman

42. Rahmatullah

43. Haslinda Sari Patriatni

44. Priyo Sakti (Bandung

45. Abdullah Al Katiri

46. Junita Siti Nurbaya

47. Muh. Iqbal (Makasar)

48. Jonny R.E.

49. Abu Fayadh Muhammad Faisal (Bekasi)

Nb.

1. Jika setuju dengan isi deklarasi ini, silahkan masukan nama (tanpa gelar, agar egaliter), dan kirim ke WA : 0812-9077-4763

2. Deklarasi akan dibacakan, pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024, dan disiarkan secara live via kanal Youtube.

3. Nama yang sudah disebut diatas, adalah nama tokoh/aktivis/advokat/ulama yang sudah bersedia dicantumkan.