Rhenald Kasali Kritik Bea Cukai di Depan Wamenkeu: Pemerintah Beneran Strong atau Sedang Kekurangan Uang?

Baca Juga

Bea Cukai saat ini masih menuai beragam kritikan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi kondang, Rhenald Kasali

Baru-baru ini, Rhenald Kasali kembali menyampaikan pertanyaan kritiknya terhadap pajak dan Bea Cukai.

Di depan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Rhenald Kasali menyoroti beberapa aksi Bea Cukai yang sempat menuai sorotan publik di media sosial.

"Kita bicara strong (ekonominya red.) tapi masyarakat juga membaca, pertanyaan muncul dalam kepala mereka, kalo strong mengapa pajak dinaikkan? PPN dinaikkan, kemudian sekarang banyak sekali suara soal Bea Cukai," kata Rhenald seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube-nya Jumat, 10 Mei 2024.

"Gak taunya Bea Cukai sedang dapat target ini, target untuk meningkatkan pendapatan negara," ujarnya.

Rhenald juga menyoroti sejumlah kasus yang terjadi beberapa hari terakhir, salah satunya Bea Cukai yang sempat mengenakan pajak barang hibah dari luar negeri untuk SLB.

"Jadi kiriman-kiriman orang dipajakin, terakhir kemudian sepatu seharga Rp10 juta dikenakan pajak yang katanya Rp30 juta, nah kemudian ada barang kiriman untuk SLB kemudian juga dikenakan, ribut masyarakat," ungkapnya.

"Jadi ada suara-suara ini sebenarnya Pemerintah bener-bener strong atau sedang kekurangan uang?, seperti apa kondisinya kita?," tanyanya.

Menanggapi pertanyaan itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pajak yang ditagih lewat Bea Cukai merupakan bagian dari penerimaan negara untuk APBN.

"Makro fiskal itu kalo kita bicara APBN, APBN itu isinya penerimaan, belanja, dan pembiayaan," ungkap Suahasil.

"Nah penerimaan kita itu dari mana? Penerimaan kita itu dari yang bayar pajak, dari yang bayar bea-bea kepabeanan, dari yang penerimaan bukan pajak, itu ada royalti, ada deviden BUMN," ucapnya.

Suahasil mengatakan, besaran penerimaan negara hanya 10 persen dari PDB.

"Penerimaan kita, seluruh pendapatan negara kalo kita totalkan semuanya, Indonesia ini sekitar 10 persenan dari Produk Domestik Bruto," jelasnya.

Menurutnya, tax ratio indonesia harus diatas 10 persen.

"Nah besar atau kecil 10 persen itu, semua orang ini PR Indonesia meningkatkan tax ratio, harusnya lebih besar daripada 10,2 persen," katanya.

Dirinya lantas membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi (OECD) seperti Australia, Kanada, dan Austria.

"Dibandingkan dengan negara OECD, kita jauh di bawah," tuturnya.(*)

Sumber: kilat

Foto: Potret Rhenald Kasali (kilat.com/dok. usu)