Rakor Transmigrasi 2024: Pemda Sepakati Model Transmigrasi Swakarsa Mandiri & Transpolitan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) berhasil menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Transmigrasi 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan selama 5—7 Mei 2024.

Rakor resmi dibuka oleh Menteri Desa PDTT Prof. Abdul Halim Iskandar pada Senin (6/5/2024). Kemudian, Rakor Transmigrasi 2024 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT melalui Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) resmi ditutup oleh Wakil Menteri Desa PDTT Prof. Paiman Raharjo pada Selasa (7/5/2024).

Rakor ini membawa sejumlah agenda penting, antara lain mengonsolidasi kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, menginventarisir usulan program transmigrasi untuk tahun 2025, dan mempercepat fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.

Isu lainnya yang diangkat dalam rakor yang bertemakan “Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing” adalah menggali peluang pengembangan transmigrasi modern terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan.

Rakor juga diisi pembahasan desk tematik tentang pertanahan, transmigrasi modern transpolitan, model transmigrasi swakarsa mandiri, dan pembahasan tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

Setelah dilakukan pembahasan dalam sidang-sidang desk tematik selama 3 hari (5—7 Mei 2024), Wamendes PDTT resmi menutup Rakor Transmigrasi 2024. Prof. Paiman Raharjo menyampaikan apresiasi atas kinerja positif jajaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) dalam periode RPJMN 2020—2024.

“Kami mengapresiasi kinerja positif Ditjen PPKTrans dalam periode RPJMN 2020— 2024. Urgensi transmigrasi dan dukungan anggaran perlu lebih ditingkatkan pada pemerintahan selanjutnya. Keberhasilan transmigrasi di seluruh wilayah Indonesia sudah tidak diragukan lagi sehingga eksistensinya penting untuk terus dikawal bersama,” ujar Prof. Paiman saat resmi menutup Rakor Transmigrasi 2024 di Makassar, Selasa (7/5/2024).

Para peserta yang terdiri atas para kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian di kabupaten/kota dan provinsi seluruh wilayah Indonesia antusias mengikuti jalannya rangkaian Rakor Transmigrasi 2024.

Demikian juga dengan para narasumber dari lintas Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi [KIPT] hadir memberikan masukan dalam upaya perbaikan secara terus-menerus pembangunan dan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ardiles Saggaf yang turut hadir, menyampaikan bahwa dalam Rakor diperoleh usulan penempatan transmigran sebanyak lebih dari 3.000 kepala keluarga (KK) untuk dilakukan pembangunan di 57 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia dan pengembangan di 77 kawasan.

Berkaitan dengan tren anggaran transmigrasi yang semakin menurun disepakati perlunya dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan lintas Kementerian terhadap alternatif sumber pendanaan lainnya.

Dalam pembahasan desk tematik juga diperoleh komitmen pemerintah daerah yang akan mengembangkan model baru, yaitu Transmigrasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transpolitan. Daerah itu antara lain Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), dan Kabupaten Mesuji (Lampung).

Rakor Transmigrasi 2024 khusus dalam pembahasan desk pertanahan, disepakati penerbitan sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi pada lokasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan telah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau lintas sektor (Lintor). Sementara itu, khusus untuk penerbitan SHM Transmigrasi pada lokasi yang sudah diserahkan, tetapi belum berstatus HPL, maka dilakukan melalui mekanisme redistribusi tanah/lahan.