Tak Serukan Hak Angket di Paripurna DPR, NasDem Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo

Baca Juga

Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak ikut menyuarakan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (5/2/2024) siang.

Sikap NasDem berbeda jauh dari PKB, PKS, dan PDIP yang tegas mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Padahal sebelumnya, NasDem sempat menyatakan dukungan terkait usulan hak angket tersebut.

Selain NasDem, PPP juga belum menyatakan sikap resmi dalam Rapat Paripurna.

Terkait hal itu, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin memprediksi NasDem akhirnya akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bisa juga jadi NasDem masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran dan itu tidak ada yang salah."

"Dalam konteks politik yang kalah itu bisa jadi oposisi maupun bisa merapat ke pemerintahan tergantung dari ya kebijakan dan kepentingan partai masing-masing termasuk Nasdem," ucap Ujang, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa.

Kendati demikian, Ujang menduga bungkamnya NasDem di Rapat Paripurna disebabkan karena partai yang dipimpin Surya Paloh itu hingga kini masih bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Ujang lantas mengungkit pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara, Minggu (18/2/2024) lalu.

Ia menyebut pertemuan itu sebagai bentuk kesetiaan NasDem pada pemerintahan Jokowi.

"Jadi kalau bicara Nasdem saat ini belum mendukung atau tidak mendukung hak angket saya sudah menganalisa jauh-jauh hari, bahwa karena Pak Surya Paloh sudah bertemu Pak Jokowi itu kan menjadi kode juga. Tanda bahwa NasDem setia dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," paparnya.

Menurut Ujang, usulan hak angket bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Karena itulah, NasDem yang masih bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memilih bungkam selama Rapat Paripurna berlangsung.

"Saya melihat sangat tidak aneh dan wajar kalau NasDem belum punya sikap terkait hal angket tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, NasDem sempat mengaku siap mendukung usulan hak angket di Rapat Paripurna DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari menyebut pihaknya kini sedang menyiapkan seluruh tanda tangan anggota NasDem di DPR RI.

Hal ini menjadi bagian dari keseriusan NasDem mengusulkan hak angket demi mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai NasDem. Sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai NasDem," ucap dia.

Puan dan Cak Imin Absen

Di tengah isu hak angket yang dibahas di Rapat Paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani justru tak tampak.

Puan absen untuk melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia.

Selain Puan, Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga absen.

Rapat dihadiri 290 orang dari 575 anggota DPR RI.

Sebanyak 126 anggota absen dalam Rapat Paripurna yang beragendakan pidato Ketua DPR Puan Maharani dan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024 itu.

Akibat absennya Puan, pidato di Rapat Paripurna diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Sumber: tribunnews

Foto: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna, Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Dalam rapat tersebut, Partai NasDem tak ikut menyuarakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024/Tribunnews.com/Chaerul Umam