Tanpa Libatkan Mensos Risma, Eks Pimpinan KPK Ini Soroti Aksi Jokowi Bagi-bagi Sembako: Jangan Semua Diterabas!

Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif menanggapi isu pembagian bantuan sosial atau bansos yang disebut-sebut tak melibatkan Kementerian Sosial yang dipimpin Risma Tri Rismaharini.

Mantan Wakil Ketua KPK ini berharap bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu harus tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan demi kepentingan politik.

"Kalau disebar-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos. Enggak usah saya menyebutnya," kata Laode ditemui wartawan di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Laode, bilang mereka sebagai masyarakat sipil berharap penyaluran bansos dilaksanakan dengan akuntabel dan sesuai aturan.

"Menurut saya, kami di masyarakat sipil, ingin melihat (berharap) bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini," tegasnya.

Bagi-bagi Bansos

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini asyik membagikan bansos ke sejumlah masyarakat yang ia kunjungi. Bansos tersebut baik berupa sembako ataupun uang tunai.

Tapi yang menarik Jokowi membagikan bansos tersebut tanpa melibatkan Menteri Sosial Risma yang merupakan penanggung jawab pemberian bansos.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun menjelaskan, program bansos adalah amanat dalam UU APBN yang dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Sehingga jika pemerintah menjalankan program bansos tersebut sama saja telah menggunakan uang APBN.

Sri Mulyani pun mencontohkan bansos terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, sehingga seharusnya penanggung jawab dan eksekutornya adalah kementerian tersebut.

"PKH dan Kartu Sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial, jadi dalam hal ini Kementerian sosial yang menjelaskan PKH dan Kartu Sembako termasuk apakah ada tambahan atau modifikasi (program bansos) nanti Ibu Menteri Sosial yang menjelaskan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dilihat secara daring melalui kanal Youtube Kemenkeu, Selasa (30/1/2024).

Sementara untuk bantuan pangan atau beras, penanggung jawabnya adalah Bapanas atau Badan Pangan Nasional, tapi data penerima yang ditujukan untuk program tersebut harus mengacu pada data yang telah disepakati. Dalam arti ini data bisa bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Eksekutornya PKH dan Kartu Sembako adalah Kementerian Sosial, tapi kalau bantuan pangan berupa beras eksekutornya Bapanas tapi datanya harus sesuai dengan yang disepakati," katanya.

Sumber: suara

Foto: Tanpa Libatkan Mensos Risma, Eks Pimpinan KPK Ini soal Aksi Jokowi Bagi-bagi Sembako: Jangan Semua Diterabas! [Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden]