Guru Lulus PG Ngadu ke Hotman Paris, Anita Jacoba Emosi Gaji PPPK Dimainkan Pemda, Minta KPK Periksa Kepala Daerah

Baca Juga

Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jadi sorotan publik. Sejumlah daerah diduga memainkan anggaran PPPK 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sudah mentransfer dana alokasi umum (DAU) ke daerah untuk digunakan menggaji PPPK. Namun Pemerintah Daerah (Pemda) tidak menggunakan DAU tersebut untuk menggaji PPPK.

Akibatnya, banyak guru yang lulus PPPK 2021 dan sudah mendapatkan SK, tetapi belum digaji oleh Pemda.

Para guru honorer, khususnya yang lulus PPPK 2021 mengadu ke Komisi X DPR RI. Bahkan, ada yang mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris sudah tiga kali didatangi guru yang lulus PPPK 2021 tetapi belum diberikan gaji.

Hotman Paris pun meminta agar Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun ke daerah melakukan pemeriksaan.

Bahkan, Hotman Paris meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa DAU yang sudah ditransfer ke daerah tetapi tidak digunakan untuk menggaji PPPK.

Hal senada disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba.

Anita Jacoba meminta Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan perhatian khusus pada guru honorer atau guru non ASN yang telah lulus PPPK 2021 dan sudah mendapatkan formasi.

"Saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri (Nadiem Makarim), ini tolong lihat deh. Ini ada beberapa daerah yang dana DAU-nya sudah ditransfer," ucap Anita Jacoba dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek, Kamis 10 November 2022.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menyebut ada beberapa daerah yang sudah menerima transfer DAU dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi belum mengangkat guru yang lulus passing grade (PG) menjadi ASN PPPK (P3K).

"Jadi ada beberapa daerah, yang dana DAU-nya itu sudah ditransfer ke APBD, dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi (guru lulus PG) tidak diangkat oleh Pemda. Formasinya ditutup sampai hari ini," cetus Anita.

Anita membeberkan nama daerah yang sudah menerima DAU untuk gaji PPPK, tetapi belum mengangkat guru yang lulus PG atau pelamar prioritas 1 (P1) menjadi P3K.

"Contoh di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang ibu kota provinsi saja, 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu, 2021 sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat," kata Anita.

"Saya mau tanya, sebelum SK ada nomor induk katanya, setelah itu (keluar) SK. Harusnya kan diangkat. Tapi sampai hari ini mereka tidak diangkat," tambahnya.

Anita mempertanyakan mengapa guru yang lulus PPPK 2021 belum diberikan gaji, padahal SK dan uangnya sudah ada.

Anita semakin heran karena pada 2023, anggaran PPPK ditambah lagi, padahal anggaran sebelumnya belum dipakai untuk menggaji PPPK.

"Saya bingung ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah itu pake prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya. Artinya kalau sudah ada SK, mereka harus diangkat. Tapi ini kok tidak diangkat," tanya Anita.

"Alasannya NIK (nomor induk kepegawaian). Padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik ini,"

cetus Anita.

Ia curiga pemerintah daerah memainkan DAU untuk kegiatan lain, bukan untuk menggaji PPPK.

"Yang saya dengar banyak permainan di daerah sekarang. Itu dana P3K dimainkan oleh mereka," ujar Anita.

Perempuan yang dikenal cukup vokal ini mengaku sakit hati mendengar informasi tersebut. Karena itu, Anita minta KPK periksa kepala daerah yang ditengarai memainkan DAU.

"Minta KPK aja periksa kalau begini caranya. Sakit hati kita nih, kasihan guru-guru itu," pungkas Anita Jacoba. ***

Sumber: sewaktu

Foto: Anita Jacoba minta PPPK periksa kepala daerah yang memainkan anggaran PPPK (kiri). Hotman Paris terima pengaduan guru lulus PG (kanan).