Strategi Jokowi Jaga Stabilitas Keuangan Hanya Dua Cara: Naikkan Harga BBM atau Nambah Utang!

Baca Juga

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mengkritik keras Pemerintah Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi Rp.10.000. 

Menurutnya, kebijakan mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi BLT sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah kepada rakyat.

Sebab baru beberapa bulan lalu, Presiden Jokowi mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun.

“Kita masih ingat betul rasa-rasanya baru beberapa bulan presiden Jokowi mengatakan bahwa BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, saat merayakan hari kemerdekaan kita disuguhi tagline, pulih lebih cepat bangkit lebih kuat namun faktanya belum sebulan berselang presiden menjilat ludahnya sendiri dengan mencabut BBM bersubsidi,” ungkap Slamet di Jakarta, Senin 5 September 2022. 

Anggota Fraksi PKS dari dapil Sukabumi ini menilai, strategi Pemeritah Jokowi dalam menjaga stabilitas keuangan hanya dengan dua cara. Yaitu menaikkan harga BBm dan menambah utang luar negeri. 

"Kalau boleh jujur melihat strategi pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas keuangan hanya dengan dua cara yaitu menambah utang dan menaikkan harga BBM, padahal berapa banyak pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda pembangunannya seperti pembangunan IKN, kereta cepat serta masih banyak lagi kegiatan lain yang belum prioritas," ucapnya. 

Slamet menilai, pemerintah Jokowi sangat tidak peka dengan kondisi saat ini. 

"Sudah tahu keadaan global sedang tidak stabil malah tetap fokus membangun IKN dan infrastruktur lainnya padahal uangnya bisa digunakan untuk menambal subsidi yang ada,” jelasnya.

Terakhir, ketua umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini meminta pemerintah untuk melihat lebih dekat kondisi masyarakat khususnya para petani dan nelayan.

“Kenaikan BBM ini sudah pasti menaikkan semua biaya operasional kegiatan pertanian dan perikanan, mulai dari biaya logistik, biaya makan, biaya hidup dan lain lain, sementara harga jual hasil perikanan dan pertanian sangat fluktuatif sehingga kondisi ini akan menyeret petani dan nelayan kita ke dalam jurang kemiskinan,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, keputusan menaikkan harga BBM merupakan pilihan terkahir yang diambil Pemerintah. 

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu 3 September 2022.

Ada pun harga terbaru BBM bersubsidi yang resmi dinaikan, yakni: BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter naik jadi  Rp10 ribu/liter.

.

Solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter naik menjadi Rp6.800,00/liter.

Dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter, naik menjadi Rp14.500,00/liter. 

Kebijakan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ungkap Presiden.

Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Presiden.

Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat.

"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden.

Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu. 

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.

"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden.

Sumber; fin

Foto: Presiden Joko Widodo/Net