Ramai Soal Bjorka, Sri Mulyani Siap Tambah Dana BSSN

Baca Juga

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk menambah anggaran ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk melindungi data di internet dari serangan hacker atau peretas.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menjelaskan pihaknya akan mendukung penuh BSSN jika ada permohonan permintaan tambahan demi untuk melindungi data masyarakat dari serangan hacker di internet.

Asalkan kata Isa, harus jelas penyampaian proposalnya dan dijelaskan di peruntukannya untuk apa saja.

"Kalau ada kebutuhan anggaran, kami akan mendukung dengan kaidah yang benar. BSSN akan memberikan penjelasan anggarannya seperti apa, dokumen pendukung seperti apa," jelas Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (20/9/2022).

Diketahui anggaran BSSN dalam RAPBN 2023 yang disepakati oleh DPR dan pemerintah sebesar Rp 624,4 miliar anggaran tersebut naik jika dibandingkan dengan alokasi anggaran BSSN di tahun ini yang sebesar Rp 554,6 miliar.

Adapun berdasarkan data APBN 2022, alokasi anggaran yang diterima BSSN pada tahun ini yang sebesar Rp 554,6 miliar, turun 60% jika dibandingkan outlook 2021 yang sebesar Rp 1,39 triliun.

Dari total alokasi anggaran di tahun 2022 tersebut, alokasi anggaran untuk program keamanan dan ketahanan siber hanya mencapai Rp 152,8 miliar, sedangkan sebesar Rp 402,8 miliar digunakan untuk program dukungan manajemen.

Isa mengungkapkan anggaran BSSN di tahun 2023 sudah disediakan sebesar Rp 624,4 miliar sudah sesuai dengan proposal dan dokumen yang diberikan sendiri oleh pihak BSSN. Kendati demikian, Kementerian Keuangan siap menambah anggaran BSSN pada tahun depan jika diperlukan.

"Kalau ada kekurangan, akan tetap di tahun berjalan akan melihat kekurangannya seperti apa. Sepanjang rasional dengan dokumen yang cukup untuk bisa mendukungnya, ya kita berikan," jelas Isa.

Pernyataan Isa tersebut sekaligus merespon pernyataan Anggota Banggar DPR Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman. Dirinya yang juga merupakan anggota Komisi I DPR merasa BSSN seperti lembaga yang tidak ada taringnya.

"Seakan-akan lembaga ini mau dimatikan benar-benar atau gimana, karena anggarannya segitu-segitu saja... Intinya urgensinya jelas, kepentingannya jelas, tapi seakan-akan tidak ada keberpihakan oleh pemerintah," jelas Rizki di ruang yang sama.

"Kita ingin mementingkan kepentingan nasional. Saya harap ada perhatian yang kuat, jelas dari Kemenkeu," kata Rizki lagi.

Beberapa waktu lalu, diketahui Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan dalam rapat dengan Komisi I DPR menyatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2023.

Menurut Luki, kebutuhan untuk pengamanan jelang pemilu memang cukup besar. Khusus pengamanan untuk KPU, BSSN membutuhkan tambahan anggaran Rp10 miliar, yang akan digunakan untuk mengamankan sepuluh aplikasi terkait pemilu.

Lalu untuk pengembangan pusat data tertentu, sebagai rekam cadang elektronik sebesar Rp 699 miliar. Adapun untuk penguatan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 49 miliar.

Serta Rp 200 miliar juga diperlukan untuk penguatan serta menambah slot yang ada di provider. Serta ada kebutuhan anggaran Rp 155 miliar untuk pengembangan politeknik siber. Terakhir, untuk kebutuhan literasi, serta perundang-undangan dan kesadaran hukum ketahanan siber, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

Sebagai gambaran, peretasan data masyarakat Indonesia kian bermunculan, para hacker bahkan dengan sengaja menjualnya di dalam situs online. Terbaru adalah hacker Bjorka yang secara blak-blakan menyerang banyak pihak, terutama pejabat-pejabat di Indonesia.

Bjorka tak main-main melakukan doxing atau penyebaran data pribadi terhadap tokoh-tokoh tersebut, baik melalui Twitter dan chat grup aplikasi Telegram.

Data-data yang sudah disebar Bjorka berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, dosis vaksinasi, tingkat pendidikan, dan nomor HP.

Beberapa tokoh yang tak lepas jadi korbannya adalah Ketua DPR Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, hingga Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sebelum akun Bjorka hilang dari perdaran, Bjorka bahkan sempat menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengacam untuk menyebarkan data rahasia yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Hacker Bjorka/Net