DPRD Larang Anies Lantik Pejabat Sebelum Lengser, Ahmad Riza Patria Buka Suara

Baca Juga

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria Buka Suara terkait isu bahwa dirinya beserta Gubernur Anies Baswedan tak bisa lagi menetapkan kebijakan strategis menjelang lengser.

Salah satunya adalah melantik Pejabat tinggi pratama (eselon 1 dan 2). Seperti diketahui, masa jabatan Anies dan Riza berakhir pada 16 Oktober 2022.

Menurut Riza, untuk melantik Pejabat seperti kepala dinas seharusnya masih bisa dilakukan karena tak dilarang dalam aturan.

Bila didasarkan pada pasal 71 ayat (2) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Anies seharusnya tetap bisa melantik Pejabat.

Aturan tersebut diperuntukan bagi gubernur, wali kota, atau bupati yang akan menjadi peserta pilkada. “Kalau pengangkatan atau pelantikan memang harus dibedakan. Bukan pergantian pelantikan dan lain-lain seperti itu, tetapi ini bukan pilkada. Jadi, kalau berdasarkan aturan itu tidak dilarang,” ucap Ariza di Balai Kota, Kamis (15/9).

Walau begitu, Poltikus Partai Gerindra ini mengaku memahami maksud anggota DPRD DKI yang melarang Anies menetapkan kebijakan strategis sebulan sebelum lengser. “Mungkin maksudnya teman-teman DPRD ya karena tinggal sebulan lagi. Nanti kami akan lihat itu Pak Gubernur juga bijak, dilihat,” kata dia.

Di sisi lain, terkait kebijakan yang menyangkut pembangunan menurut dia akan tetap berjalan karena sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kalau pembangunan kan sudah dalam RPJMD, dalam APBD 2021 disahkan dilaksanakan 2022. Jadi dilaksanakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan Gubernur Anies Baswedan tidak etis bila melantik Pejabat tinggi pratama (eselon 1 dan 2).

Meski tak melanggar aturan, sebaiknya Pejabat eselon 1 yang baru akan mengisi jabatan dilantik oleh Pj Gubernur DKI pengganti Anies. “Artinya secara etis lah kalau bicara mengenai Undang-Undang, tetapi kan secara etis diserahkan kepada Pj yang baru,” ucap Prasetyo, Rabu (14/9). 

Sumber: fajar

Foto: Anies Basweedan dan Ahmad Riza Patria/Net