Demi Selamatkan Indonesia, Rektor Paramadina Minta Intelektual Kritis pada Pemerintah Jokowi-MA

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini meminta seluruh tokoh intelektual kritis terhadap pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin guna menyelamatkan Indonesia.

Menurut Rektor Paramadina ini, Indonesia perlu diselamatkan dari upaya-upaya tidak baik kelompok tertentu yang mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri.

“Kelompok intelektual, akademisi tidak boleh diam melihat kondisi seperti ini. Kita harus sensitif dengan kondisi sekitar,” jelas Rektor Paramadina ini, Minggu (10/7).

Menurutnya, demokrasi di Indonesia sudah tidak murni lagi. Bahkan, semangat demokrasi dibajak oleh orang-orang untuk memuluskan kepentingan tertentu.

Bahkan, Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, nilai-nilai demokrasi telah dibajak oleh pelaku demokrasi itu sendiri.

“Demokrasi itu dibajak oleh pelopor dan pelaku demokrasi. Jadi setelah tahun 1998 mereka buta dan melabrak apa saja, termasuk (menciptakan) pasal penghinaan presiden,” ucap Didik J Rachbini kepada wartawan, Minggu (10/7).

Didik mengatakan, pasal penghinaan terhadap presiden tidak perlu masuk dalam Rancangan KUHP yang kini pembahasannya masih bergulir di DPR RI.

Pasalnya, kata dia, Indonesia sebagai negara demokrasi tidak perlu parno dengan adanya kritik dari rakyat terkait kebijakan pemerintah yang selama ini kontroversi di tengah masyarakat.

“Sebenarnya pasal penghinaan presiden ada dalam hubungan pribadi-pribadi, ini diangkat-angkat ke dalam jabatan. Nanti mengkritik itu akan dianggap menghina. Jadi ini merupakan praktik anti-demokrasi yang sudah melingkupi seluruh sudut-sudut parlemen, aparat negara,” terang Rektor Paramadina mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sumber: pojoksatu

Foto: Rektor Paramadina Didik J Rachbini (ist)