Debat Panas soal Dinasti Politik, Rizal Ramli Singgung Gibran-Kaesang

Krisis ekonomi yang mengakibatkan munculnya people power di Sri Lanka jadi sorotan dunia internasional termasuk di Tanah Air. Salah satu yang jadi perhatian menyangkut dinasti politik dari pemerintahan Sri Lanka tersebut.

Menurut pakar komunikasi politik Henri Satrio atau Hensat menyinggung pemicu krisis di Sri Lanka karena adanya dinasti politik. Dia menyebut dinasti politik di negara itu luar biasa karena antara Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Keuangan merupakan saudara kandung.

"Dinasti politik yang terjadi di Sri Lanka memang luar biasa. Jadi, kalau saya tidak salah Presiden, Perdana Menteri, Menteri Keuangan itu saudara kandung, kakak-beradik," kata Hensat dalam Catatan Demokrasi tvOne yang dikutip VIVA pada Rabu, 13 Juli 2022.

Dia menyebut dinasti politik itu bertambah karena diduga ada saudara Presiden Sri Lanka yang jadi menteri transportasi. "Terus ada satu lagi saudara, anaknya kalau nggak salah anak Perdana Menteri, jadi Menteri Pertanian. Jadi, memang dinasti politiknya sudah luar biasa," ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Paparan Hensat itu kemudian ditanggapi pengamat politik Boni Hargens. Menurutnya, regenerasi politik itu ada hampir di setiap negara, bukan hanya di Indonesia.

"Nah, di Indonesia dan di banyak negara dinasti itu juga terjadi. Di Indonesia saya mungkin tidak bisa mengatakan semuanya dinasti, karena regenerasi politik dalam keluarga tidak selalu dinasti," tutur Boni.

Menurut Boni, dinasti itu merujuk dalam peralihan kekuasaan melalui pemilu.

"Kata dinasti mengacu kepada peralihan kekuasaan karena kewenangan apa, siapa pendahulunya mewarisinya karena garis keturunan. Bukan karena sistem married," lanjut Boni.

Belum selesai Boni bicara, penagamat kebijakan publik Acmad Nur Hidayat menimpali. Boni pun sempat meminta Ahmad agar tak menyelanya bicara. "Sebentar, sebentar bos," tutur Boni,

Ahmad pun menanyakan kepada Boni, apa seorang Presiden yang mengangkat keluarganya jadi pejabat dapat disebut dinasti atau tidak.

Boni merespons dengan menjawab soal dinasti politik jika Presiden beri jabatan kepada keluarganya yang tak punya kompeten dan menyalahi prosedur.

"Kalau misalnya Presiden memberikan jabatan atau memberikan akses supaya anaknya menjabat tapi anaknya tidak kompeten dan prosesnya menyalahi prosedur demokrasi, that's dinasty," ujar Boni.

Achmad kemudian menyinggung Jokowi yang memajukan anak dan menantunya jadi pejabat kepala daerah. Dia membandingkan antara Jokowi dengan era Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Tapi, Pak Jokowi belum sampai dua periode sudah ada melibatkan keluarga. Pak Harto itu baru mengajak itu 30 tahunan (menjabat)," kata Achmad.

Namun, Boni menjawab dengan menyinggung dinasti di kepemimpinan Partai Demokrat dengan mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sempat terjadi adu argumentasi antara Boni dan Achmad. Mereka berdua saling bantah soal contoh dinasti politik.

Lalu, Boni menyampaikan versinya soal perbedaan pemerintahan Soeharto dan Jokowi. Kata dia, saat itu Soeharto mengangkat anaknya tanpa melalui sistem demokrasi. Sementara, anak dan menantu Jokowi jadi pejabat melalui sistem demokrasi.

"Kalau zaman Pak Harto itu seenaknya angkat anak perempuan, lakinya jadi pejabat. Saya setuju itu dinasti," tutur Boni.

"Maka peristiwa 98 itu sudah jadi pembelajaran besar bagi sejarah kita," lanjut Boni,

Saat perdebatan berlangsung, ekonom Senior Rizal Ramli kemudian memotong paparan Boni yang terus masih bicara. Dia mau mengoreksi omongan Boni.

Rizal menyinggung penyebab jatuhnya rezim Soeharto. Salah satunya karena Soeharto mengangkat putri sulungnya jadi pejabat menteri.

"Pak Harto angkat Tutut bulan Maret tahun 1998, gara-gara itulah dia jatuh. Tapi, sebelumnya dia nggak angkat siapa-siapa keluarganya jadi pejabat," ujarnya

Kemudian, Boni menyinggung mengenai akses bisnis yang diberikan Soeharto kepada keluarganya di era Orde Baru.

Rizal sepakat itu merupakan KKN. Tapi, ia juga menduga di era ini karena dua putra Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dituding juga KKN.

"Kalau itu Iya KKN, Tomi Suharto. Hari ini Gibran juga KKN, Kaesang juga KKN. Perusahaannya lebih banyak dari pada Soeharto dulu," kata Rizal

Boni kembali menanyakan acuan Rizal mengatakan hal tersebut. "Ada parameternya nggak bang?,"

"Ada semua data sama faktanya. Udah kita kasih cuma pejabat nggak mau periksa," kata Rizal.

"Tapi, kita harus diskusikan di sini bang. Kita harus buka di sini," sebut Boni.

Melihat diskusi yang tak menentu, akhirnya presenter Catatan Demokrasi Andromeda Mercury menyudahi perdebatan dengan break sejenak.

"Ditahan dulu bapak-bapak,” kata Andromeda menyudahi.