Deklarasi Anies Capres di Hotel Bidakara Dinilai Jadi Strategi Lawan Politiknya

Deklarasi dukungan kelompok Majelis Sang Presiden terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres 2024 menuai sorotan. Sebab, kelompok Majelis Sang Presiden adalah gabungan dari eks anggota organisasi terlarang, FPI dan HTI, hingga mantan narapidana terorisme.

Terkait hal ini, pengamat politik Hendri Satrio mengatakan deklarasi ini menjadi konten yang menarik bagi lawan politik Anies. Menurut dia, deklarasi ini akan terus dijadikan bahan untuk melawan Anies.

Apalagi, di deklarasi Majelis Sang Presiden tidak ada satu pun perwakilan kelompok yang terafiliasi dengan Anies. Pun, Anies sendiri.

"Yang jelas deklarasi yang dilakukan menjadi konten yang menarik sekali bagi lawan politik Anies untuk terus dimunculkan. Pemberitaan ini akan terus menerus digembargemborkan ke lawan politik Anies Baswedan nantinya. Jadi ini lagi-lagi untuk kebutuhan konten," kata pria yang disapa Hensat ini, Rabu (8/6).

Hensat berpandangan terdapat sejumlah tujuan dalam mendeklarasikan sosok tertentu sebagai pemimpin nasional. Ia mengatakan deklarasi memiliki strategi politik tersendiri.

"Tujuan dari setiap deklarasi ada beberapa, ada yang memang membentuk sebuah dukungan, mendapat dukungan dari masyarakat tapi juga strategi politik yang dideklarasikan, mendeklarasikan kelompok-kelompok, dideklarasikan kelompok yang memiliki catatan sejarah yang tidak disukai masyarakat banyak," tuturnya.

Karena itu, kata dia, muncul pertanyaan apakah eks anggota FPI dan HTI hingga mantan narapidana terorisme benar-benar mendukung Anies sebagai capres.

"Nah, apa yang terjadi dari eks HTI, FPI, dan lain-lain itu itu, kan, ada garis benang merah yang terkait satu sama lain. Mereka adalah kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat dan sudah dibubarkan. Apakah mereka adalah eks HTI, FPI, dan napiter yang benar-benar mendukung Anies Baswedan itu, kan, mudah ditengarainya," ucap Hensat.

Ia pun mempertanyakan mengapa deklarasi yang dilakukan eks ormas yang meresahkan masyarakat itu boleh diadakan.

"Pertanyaannya, kan, kenapa diperbolehkan oleh aparat, dilakukan kelompok-kelompok yang memiliki citra meresahkan masyarakat, memang aparat sudah berkomentar memang belum izin untuk itu?" ucap dia.

"Dan namanya filter media massa juga kurang, tapi demokrasi sih boleh-boleh saja apakah untuk usaha menggembosi Anies atau bukan menurut saya bagaimana masyarakat menyikapi hal itu," tandas Hensat.

Sumber: kumparan

Foto: Sejumlah relawan dari Majelis Sang Presiden membacakan deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029 di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan