Resiko Resesi dari Rasio Utang Indonesia, Tak Mampu Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

Rasio utang Indonesia tahun 2022 cenderung naik, dipengaruhi oleh suku bunga dan nilai tukar serta peningkatan penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan seiring dengan pelebaran defisit.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, rasio utang saat ini Indonesia dalam posisi tidak aman sudah diatas 60 persen.

Lebih dari Rp 216 triliun telah dikucurkan tahun pada tahun 2020-2021 untuk program perlindungan sosial yang bertujuan menjaga daya beli kelompok rentan.

Estimasi Bank Dunia menunjukkan bahwa program bantuan sosial, 8,5 juta penduduk Indonesia di tahun 2020 faktanya tidak memperkecil jurang kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk.

Utang Luar Negeri Dalam Kebijakan Defisit dan Resesi

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang potensial. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia, ekonomi terbesar ke-10 dalam hal kemampuan daya beli, dan termasuk dalam anggota G-20.

Melihat hal ini, seharusnya Indonesia mampu menjadi negara maju yang makmur dan sejahtera.

"Namun kenyataannya, semua kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki justru banyak dikuasi investasi asing, sebuah kutukan yang mengikat selama berpuluh-puluh tahun." Hal ini dapat kita lihat utang luar negeri Indonesia dalam kebijakan defisit dan resesi.

Utang Indonesia dalam era Presiden Joko Widodo dianggap gagal menyenangkan rakyat karena tak mampu kendalikan harga kebutuhan pokok.

Oleh : Nazar EL Mahfudzi

Peneliti, Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta

Disclaimer : Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.