Pengamat: Penunjukkan Luhut untuk Urus Migor adalah Sanksi Sosial yang Diberikan Jokowi

Pekerjaan khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, adalah cara kepala negara menegur menterinya yang tak becus menyelesaikan masalah minyak goreng (migor).

Begitu analisis pakar komunikasi politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Dadang Rahmat Hidayat, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/5).

Dadang menjelaskan, penunjukkan Luhut untuk mengurusi masalah kelangkaan minyak goreng merupakan cara yang digunakan Jokowi untuk menyampaikan pesan tersirat kepada menteri-menterinya yang tidak bisa bekerja.

"Ada pejabat yang lain (selain Luhut) tidak mampu dan tidak disanksi secara langsung. Menurut saya, sanksi sosialnya sudah terlihat dengan ditunjuknya Pak Luhut," ujar Dadang.

Di samping itu, Dadang yang merupakan Dekan FISIP Unpad ini memaknai penunjukkan Luhut sebagai gaya komunikasi Jokowi yang cukup tegas. Sebabnya, dia juga tidak bisa memungkiri kepercayaan Jokowi begitu besar kepada Luhut.

"Mungkin gayanya Pak Jokowi tidak hitam putih, tapi dengan menunjukkan Pak Luhut, 'hei kamu (menteri) bekerja enggak benar', jadi maknanya ini dinamis," tuturnya.

Lebih lanjut, Dadang meyakini Jokowi memiliki alasan mendasar menentukan Luhut sebagai sosok yang mampu menyelesaikan masalah migor yang terjadi sejak akhir tahun 2021 yang lalu.

Bacaannya, salah satu preferensi Jokowi menunjuk Luhut adalah karena memiliki hubungan dengan orang yang dianggap penting bisa menyelesaikan persoalan migor.

"Kan enggak mungkin tiba-tiba Pak Luhut (ditunjuk) kalau tidak ada preferensinya. Kalau saya pikir, Pak Jokowi punya preferensi mengapa menunjuk Pak Luhut," ucapnya.

"Pak Jokowi percaya bahwa (Luhut) punya kemampuan untuk itu. Atau, Pak Luhut lebih tahu titik tertentu yang Pak Luhut bisa terkoneksi dengan itu," tandas Dadang.

Sumber: rmol

Foto: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net