Kritik Jokowi Setop Ekspor Minyak Goreng, Rizal Ramli: Sudah Jadi Sitting Duck, Bagaikan Yo-yo Pula

Baca Juga

Ekonom senior Rizal Ramli kembali kritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan ekspor minyak goreng.

Rizal Ramli menyebut tidak ada kebijakan bermutu yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi.

Menurut Rizal Ramli terang-terangan menuding keputusan yang dibuat Jokowi ngasal asal populer. Namun, berdampak negatif bagi bangsa.

“Sudah jadi Sitting Duck (Bebek Lumpuh). Padahal resminya masih 2 tahun lagi. Keputusan ngasal asal populer. Tapi dampaknya negatif. Bagaikan Yo-Yo pula,” cuit Rizal Ramli seperti dikutip FIN melalui akun Twitter@RamliRizal pada Jumat (29/4/2022).

Tak hanya itu. Rizal Ramli dalam cuitan lain menambahkan kebijakan yang diputuskan Jokowi ibarat sebuah teka-teki.

Rizal Ramli menyinggung adanya menteri dan staf khusus yang berada di sekeliling Jokowi.

“Betul2 teka-teki : kok tidak ada saran kebijakan yg bermutu padahal ada Menko & Mentri2 Ekonomi, puluhan Staff Ahli dan Staff Khusus. Itulah klo staffing hanya hasil politik utang budi,” tulis Rizal Ramli.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menegaskan kebijakan melarang ekspor minyak goreng merupakan upaya pemerintah menambah pasokan minyak goreng dalam negeri.

“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,” tegas dalam video unggahan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 27 April 2022 lalu.

Menurut Jokowi, bagi pemerintah kebutuhan masyarakat adalah prioritas utama dalam mempertimbangkan sebuah keputusan. “Saya ingin menegaskan, bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” terang Jokowi.

Kepala Negara juga menyebut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya bakal dicabut jika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

“Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan,” kata Jokowi, Rabu, 27, April 2022.

Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan bagi pasar domestik sebagai prioritas.

“Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi.

Menurutnya, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia.

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memberikan alasan kenapa minyak goreng dan bahan bakunya dilarang untuk di ekspor.

Salah satunya, kata Jokowi, dilarangnya ekspor minyak goreng, demi ketersediaan di dalam negeri.

Menurutnya, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama untuk dipenuhi oleh pemerintah.

“Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” kata Jokowi, Rabu, 27 April 2022.

Diketahui, Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya setelah mengadakan rapat dengan sejumlah menteri.

“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” tambahnya.

Menurut Jokowi, larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat.

“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi potensi hasil panen petani yang tidak terserap,” ungkap Presiden.

Namun, Jokowi menyebut, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. 

Sumber: fajar

Foto: Ekonom senior Rizal Ramli/Net