Di Depan Achmad Ru'yat, Sopir Ojol Bandung: Apakah Pemerintah Tidak Melihat Kami?

Baca Juga

Demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Bandung turut jadi sarana bagi sejumlah pengendara ojek online atau ojol untuk menyampaikan keresahannya. Di antaranya seperti yang dilakukan Alif Nugraha, pengendara ojol asal Bandung.

Alif menyampaikan protesnya langsung di hadapan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat. Diketahui, Achmad datang menemui massa aksi saat unjuk rasa yang digelar selama kurang lebih tujuh jam di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (14/4/2022).

"Ada beberapa poin yang seperti dituntut oleh mahasiswa juga yaitu soal kenaikan harga BBM, kami para ojol merasa sangat berat sekali apalagi kalau sampai Pertalite pun akhirnya ikut naik," kata Alif lewat pengeras suara.

Semenjak harga BBM jenis Pertamax naik, di SPBU-SPBU Kota Bandung mudah ditemui antrean kendaraan yang mengular demi mengisi BBM jenis Pertalite. Antrean itu kerap sangat memakan waktu. Tentunya, bisa jadi kerugian tersendiri untuk para ojol yang berburu oderan setiap harinya.

"Karena kami sebagai ojol dalam (perlindungan) hukum pun belum ada. Lalu (pemotongan) ongkos kami juga seenaknya oleh para aplikator. Sekarang BBM naik, apakah pemerintah tidak melihat kami sebagai perwakilan masyarakat, sebagai ojol yang mengandalkan BBM?" tanya Alif.

Alif juga menyebut bahwa kesulitan ekonomi mulai membuat masalah di keluarga-keluarga ojol. Menurut pengakuan Alif, tak sedikit rumah tangga rekanannya yang retak gegara permasalahan ekonomi.

"Yang harus bapak ketahui sekarang kami orderan itu susah pak ditambah ongkos yang minim. Banyak yang mulai masalah keluarga para ojol pun perpecahan, Pak, mungkin karena permasalahan ekonomi," ucap Alif.

Ia pun berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan kenaikan harga BBM.

"Kami mewakili ojol Jawa barat memohon untuk dipertimbangkan kembali, BBM sangat dibutuhkan untuk kami bisa jalan, mohon diperhatikan, Pak," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, setelah didemo sekitar tujuh jam oleh ribuan mahasiswa Bandung lintas kampus, Wakil DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat, keluar kantor dan menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, sekira pukul 19.30 malam.

Sebagai representasi dari DPRD Jabar, Achmad didesak untuk menyatakan sikapnya secara terbuka kepada khalayak terkait sejumlah isu yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Depan massa, Achmad mengangkat pengeras suara, lalu mengaku bahwa dirinya turut menolak kenaikan BBM, kelangkaan minyak goreng, menolak kebijakan ibu kota baru, menolak wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami pun menolak kenaikan BBM Pertamax. Kemudian, saudara sekalian, meminta agar pemerintah pusat menyediakan ketersedian pangan bagi masyarakat," katanya.

Tidak mau aksi massa di Bandung jadi ajang kampanye anggota dewan, salah seorang perwakilan mahasiswa, Malik Fajar menegaskan sikapnya.

"Pak kami di sini sudah cukup muak dengan berbagai janji. Kami menyampaikan, Pak, bahwa kami di sini menyampaikan aspirasi rakyat bukan untuk memberi panggung. Kami di sini bukan untuk memberikan panggung kampanye bagi bapak dan dewan lainnya," katanya.

Lebih jauh, Fajar mengultimatum DPRD Jawa Barat juga pemerintah pusat agar menindaklanjuti tuntutan massa aksi, selambat-lambatnya dalam tiga hari ke depan. Jika dalam jangka waktu itu tidak ada perubahan, maka gerakan massa akan kembali bergelombang di Bandung. Bahkan mereka mengancam bakal menduduki gedung DPRD Jabar.

"Atas apa yang sudah bapak nyatakan, bahwa bapak adalah representasi DPRD Jabar, dan kami hendak menyampaikan apabila dalam jangka waktu 3x24 jam bapak tidak menyampaikan itu ke pemerintah pusat atau DPR RI, Apabila tidak ada perubahan harga yang signifikan, dari harga BBM, minyak goreng, dan pajak, kami akan kembali menggeruduk dan menduduki gedung DPRD Jabar," katanya.

Sumber: suara

Foto: Alif Nugraha, pengendara ojol asal Bandung saat menyampaikan keresahannya di hadapan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat (memakai masker putih). Alif hadir saat aksi unjuk rasa digelar mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (14/4/2022). (Suara.com/M Dikdik RA)