Sikap Normatif Tidak Bisa Mentahkan Spekulasi Jokowi Terlibat Wacana Tunda Pemilu

Sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi penundaan pemilu terkesan tidak tegas dan mengambang. Pasalnya, Presiden Jokowi mengatakan taat kepada konstitusi, namun tetap mempersilakan berdemokrasi dengan adanya wacana penundaan pemilu.

Padahal, kata pengamat politik Jamiluddin Ritonga, yang ditunggu masyarakat adalah ketegasan Jokowi. Apakah menolak atau setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Sebab, usulan itu berkaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respon seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden.

"Juga sangat normatif bila presiden hanya menyatakan hak setiap warga negara untuk mengusulkan penundaan pemilu. Setiap warga negara memang dilindungi untuk menyatakan pendapatnya,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).

Jamiluddin mengatakan wacana terkait penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respons normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan,” tegasnya.

Menurutnya, jika sikap Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, maka penggalangan massa untuk menggiring pendapat umum palsu akan reda dengan sendirinya. Kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat akan berhenti, sehingga dapat meredakan kegaduhan.

“Selain itu, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada di balik layar terkait wacana tersebut,” katanya.

"Jadi, Presiden Jokowi perlu tegas menyatakan penolakannya terkait penundaan pemilu. Hanya dengan ketegasan Presiden Jokowi dapat meredakan polarisasi di masyarakat,” tutupnya.

Sumber: rmol

Foto: Presiden Joko Widodo/Net