Mahfud Tegaskan Pemerintah Tolak Penundaan Pemilu, Politisi PKS: LBP Ini Masih Bagian Pemerintah Gak?

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah dengan tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Politisi PKS Tifatul Sembiring menyindir apakah LBP masih bagian pemerintah?

Sindiran mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY diungkapkan lewat akun Twitter resminya pada Sabtu pagi (19/3).

Selain membuat cuitan, politisi PKS ini juga menautkan berita berisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut.

“Kalau begitu tegas ya Prof, soal penundaan pemilu diluar agenda pemerintah. Etapi, pak LBP ini masih bagian pemerintah nggak?,” cuit Tifatul Sembiring di Twitter-nya.

“OpungMaenKucing2an,” lanjut Tifatul dalam tagarnya.

Cuitan LBP dalam cuitan politisi PKS ini diduga kuat menuju pada Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di Kabinet Jokowi-MA.

Sebelumnya, beredar dokumen surat undangan berkop Kemenko Polhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilihan Umum 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022).

Dalam dokumen yang tersebar, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).

Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

“Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan memengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024,” kata Mahfud MD melalui pesan singkat pada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Ia mengatakan, isu yang berkembang saat ini mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan isu di luar agenda pemerintah.

“Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak,” tegas dia.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan tetap bekerja dengan berpedoman pada agenda konstitusional bahwa pada 2024 menggelar pemilu dan pilkada serentak.

Sumber: pojoksatu

Foto: Politisi PKS Tifatul Sembiring/Net