Luhut Klaim Pemilih Demokrat Dukung 3 Periode, Politisi Demokrat: Tak Mungkin Karena SBY Menentangnya

Politisi Demokrat Rachland Nashidik menyanggah Luhut Panjaitan soal pemilih Demokrat dan 2 partai lainnya mendukung Jokowi 3 periode atau Pemilu 2024 ditunda.

Rachland Nashidik di akun Twitter @rachlandnashidik, Jumat (11/3) memberikan tanggapan atas penjelasan Luhut Binsar Panjaitan ini.

Politisi Demokrat ini juga mengunggah sebuah tautan berita terkait fakta pernyataan Luhut Panjaitan ini.

“Basis pemilih Demokrat ada 7%. Setia dalam berkali-kali Pemilu. Mereka bersetia pada Demokrat karena menyukai figur SBY, pikiran dan kebijakannya,” kata Rachland Nashidik di akun Twitter-nya.

“Tidak mungkin para pemilih ini menyetujui penundaan pemilu dan Presiden 3 periode padahal SBY menentangnya,” tegasnya lagi.

Menurutnya, demokrasi harus dikawal oleh kebajikan personal dan ketaatan pada etika publik, bukan cuma perkara jumlah suara.

“Pak Luhut, demokrasi harus dikawal oleh kebajikan personal dan ketaatan pada etika publik, bukan cuma perkara jumlah suara,” katanya.

“Atau Anda adalah serigala dalam kalimat James Bovard: Demokrasi bukan dua ekor serigala dan seekor domba mengambil suara untuk memilih menu makan malam,” jelasnya lagi.

Berita sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Big data itu, ucapnya, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi.

Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.

Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.

“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut.

Sumber: pojoksatu

Foto: Luhut Binsar Panjaitan (ist)