Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden, Abdul Mu’ti: Janganlah Menambah Masalah Bangsa Dengan Wacana yang Berpotensi Melanggar Konstitusi

Sekretaris Jendral PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti ikut berkomentar terkait wacana penundaan Pemilu yang mulai dicanangkan sejumlah elite politiik.

Mu’ti meminta elite politik untuk lebih bersikap bijaksana terkait wacana tersebut.

Mereka harus mementingkan masa depan bangsa ketimbang kepentingan individu ataupun kelompok.

“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu, sebaiknya para elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok,” ucapnya dilansir fajar.co.id dari twitter pribadinya, Jumat (25/2/2022).

Ia pun meminta para elite untuk tidak menambah masalah bangsa dengan agenda melanggar konstitusi seperti ini.

“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” lanjutnya,

Mu’ti menambahkan sebaiknya para elit itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Serta memahami keadaan dan perasaan mereka.

Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat.

“Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) setuju jika Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 ditunda.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan keputusan PAN ini berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

Dia mengatakan, partainya menilai kondisi masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.

Dengan kondisi seperti ini, menurutnya anggaran untuk Pemilu 2024 yang cukup besar dapat dialokasikan untuk masyarakat yang masih merasakan dampak pandemi.

“PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya,” ujarnya, Jumat, (25/2/2022).

Belum lagi kata dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 73 persen. Sehingga menurutnya, Jokowi pantas untuk tetap memimpin.

Sumber: fajar

Foto: Sekjen Muhammadiyah ABdul Mu'ti