Nurhayati Tersangka Usai Laporkan Korupsi, LPSK Beberkan Kekeliruan Aparat Hukum

Baca Juga

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan penetapan tersangka terhadap Nurhayati usai laporkan korupsi Kades Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengatakan, penetapan Nurhayati jadi tersangka itu bisa menghambat pemberantasan korupsi, utamanya dana desa.

“Ini tentu menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oknum Kuwu di Kabupaten Cirebon,” kata Maneger Nasution, Minggu (20/2/2022).

Menurut Nasution, Nurhayati tidak bisa dipidana jika ia sudah menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa.

Apalagi jika sudah mendapatkan rekomendasi camat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

“Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana,” tegas Nasution.

Justru, sebagai pelapor, sejatinya Nurhayati harus diapresiasi.

“Kasus ini membuat para pihak yang mengetahui tindak pidana korupsi tidak akan berani melapor, karena takut jadi tersangka seperti yang dialami Nurhayati,” ujarnya.

Ia menilai penetapan tersangka kepada Nurhayati itu juga telah mencederai akal sehat, keadilan hukum dan keadilan publik.

Pihaknya mengingatkan bahwa posisi hukum Nurhayati sebagai pelapor dijamin Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk tidak mendapatkan serangan balik, sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik.

“Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya,” tegasnya.

Jika ada tuntutan hukum terhadap pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Hal itu sebagaimana diamanatkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 disebutkan masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam.

Terakhir, LPSK akan mengambil langkah proaktif menemui yang bersangkutan guna menjelaskan hak konstitusional Nurhayati untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada negara.

“Khususnya kepada LPSK jika yang bersangkutan membutuhkan perlindungan,” tandasnya.

Sumber: pojoksatu

Foto: Maneger Nasution. Foto net